Temui Mendagri, BIN Dukung Pengamanan Pilkada Serentak 2017

man-headphones
Mendagri Tjahjo Kumolo menerima kunjungan Kepala BIN Budi Gunawan di kantor Kemendagri Jakarta, Kamis (22/9/2016). (Foto: Puspen Kemendagri)

zonalima.com – Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Budi Gunawan menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Kamis (22/9/2016). Kedatangan Kepala BIN dalam rangka koordinasi pengamanan kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017.

“Yang pertama Kemendagri terima kasih atas kunjungan Kepala BIN. Tadi kita mendiskusikan masalah Pilkada saja. Evaluasi, persiapan, Pilkada serentak di tahun 2017, itu aja intinya,” kata Menteri Tjahjo usai melangsungkan pertemuan dengan Kepala BIN.

Kepala BIN Budi Gunawan mengatakan silaturahmi ini dalam rangka meningkatkan kordinasi penyelenggara fungsi negara dan pelaksanaan Pilkada serentak 2017.

“Kita membentuk Satgas Pilkada dalam rangka untuk membantu kelancaraan penyelenggaraan Pilkada serentak,” kata Budi saat ditanya soal kinerja BIN dalam mensukseskan Pilkada.

Namun, jelas Budi, kordinatornya tetap dimotori Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun, untuk bidang penegakan hukum melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu). BIN bekerja hanya pada aspek pengamanan.

Masalah potensi ancaman selama Pilkada, Budi mengatakan pihaknya sudah sampaikan kepada seluruh aparat di wilayah sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya (tupoksi) masing-masing. Tentu semua itu sudah ambil langkah deteksi, maupun peringatan dini.

“Kemudian untuk langkah-pangkah pencegahan dini, tindakan preventif oleh satuan-satuan di wilayah sudah dilakukan,” tutur Budi.

Terpisah, Direktur Jendral (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Soedarmo menambahkan, tugas Satgas Pilkada ke depan adalah memantau dan mengawasi jalannya Pilkada. Setiap tahapan itu menjadi prioritas pemantauan. Deteksi dini selalu dilakukan maksimal.

“Kan unsurnya di Kesbangpol itu  dari BIN, TNI/Polri, kejaksaan. Masalah koordinasi kan sudah punya SOP masing-masing, tetapi karena mereka masih satu tim tinggal berdiskusi. Hasilnya menjadi masukan ke pimpinan masing-masing lembaga,” ujarnya. (*)

Terpopuler

To Top