Mendagri: Prinsipnya, Revisi UU Pemilu untuk Memperkuat Sistem Presidensial

man-headphones
Mendagri Tjahjo Kumolo dalam pembahasan Revisi UUPemilu. (Foto: Kemendagri)

zonalima.com – Dalam pembahasan Revisi Undang-undang Pemulihan Umum (Pemilu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan kalau pada prinsipnya, pemerintah ingin memperkuat sistem presidensial.

“Memperkuat sistem presidensial agar kebijakan politik pemerintah itu jelas dan akan menyerap aspirasi rakyat, ini demi demokrasi kita,” ujar Mendagri Tjahjo dalam acara pembahasan UU Pemilu bersama Pansus dan DPR di Intercontinental Mid Plaza, Jakarta pada Jumat (17/2/2017).

Pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan DPR ini membahas isu-isu krusial yang berkaitan dengan pemilihan umum, khususnya pileg dan pilpres tahun 2019 mendatang. Beberapa hal krusial tersebut antara lain mengenai sistem pemilu, alokasi Daerah Pemilihan (Dapil) yang dikaitkan dengan jumlah porsi dan wilayah, dan lainnya.

“Misal ada Dapil ke Dapil lain kan kursinya tinggi, ada yang sampai sekian ratus ribu harga kursi DPR-nya kayak di Kepri (Kepulauan Riau, red) tapi di daserah lain kok kecil,” ucap Menndagri lagi.

Menurut Tjahjo, mekaisme ini perlu diatur dengan baik tahapan-tahapannya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Harus dimulai pada bulan Juni dan bagi partai politik bisa mulai menyiapkan calon-calon ketua umumnya. (*)

Terpopuler

To Top