Kemendagri Berkomitmen Selesaikan Data Kependudukan di Tahun 2017

man-headphones
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo (Foto: Puspen Kemendagri)

zonalima.com – Meskipun kasus dugaan korupsi program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) sedang diproses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya dan berkomitmen untuk menyelesaikan program data kependudukan ini pada tahun 2017.

“Pada prinsipnya Kemendagri cq. Ditjen Dukcapil dari Pusat sampai Daerah terus berupaya

dan berkomitmen untuk menyelesaikan data kependudukan ini di tahun 2017,” tegas Menteri Tjahjo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/3/2017) malam.

Walaupun sedang dalam proses perkara di KPK, jelas Menteri Tjahjo, tahap-tahap perekaman KTP-el sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Kemendagri mengakui bahwa tahap pelayanannya saat ini masih banyak menghadapi kendala, mengingat Kemendagri, khususnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dari pusat sampai daerah melaksanakan tugas pelayanan ini dengan cermat dan kehati-hatian. Mengingat banyaknya pejabat sampai staf Dukcapil, baik pusat maupun daerah yang dimintai keterangan penjelasan sampai menjadi saksi-saksi oleh pihak KPK.

“Pada prinsipnya Kemendagri terbuka dan memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam proses penyidikan kasus KTP-el dan kami sebagai Mendagri juga sudah meminta kepada seluruh jajaran Kemendagri terkait apabila diundang oleh KPK untuk memberikan kesaksian agar menyampaikan secara terbuka hal-hal yang memang diketahui,” kata Menteri Tjahjo.

Dari awal tahun 2015 sampai dengan awal tahun 2017 sendiri, kata Menteri Tjahjo, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara bertahap telah bekerja serius dalam menjalankan program KTP-el serta berupaya mencapai target yang telah ditentukan. Dia pun memohon kepada masyarakat kiranya memahami jika proses pelayanan KTP-el khususnya pengadaan blangko data KTP-el terhambat dan tidak berjalan dengan cepat mengingat dinamika yang terjadi akhir-akhir ini.

“Diharapkan pada bulan maret 2017 menjadi tahap akhir dari seluruh tahapan proses lelang blangko KTP-el dan dapat diputuskan dengan memenuhi berbagai persyaratan dan peraturan yang ada,” ujar Menteri Tjahjo. (*)

Terpopuler

To Top