Mendagri Sebut Kondisi Aktual Terkini Yang Perlu Dicermati

man-headphones
Mendagri Tjahjo Kumolo memberi pengarahan dalam Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Jakarta, Rabu (15/3/2017). (Foto: Puspen Kemendagri)

zonalima.com – Melihat dinamika aktual kondisi sosial, politik, dan keamanan di Tanah Air saat ini masih terbuka peluang terjadinya konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. Hal ini perlu dicermati Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di seluruh daerah yang terdiri dari jajaran kepolisian RI (Polri), TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), Kejaksanaan, dan instansi terkait lainnya. Demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Jakarta, Rabu (15/3/2017).

Dinamika aktual yang perlu dicermati diantaranya konflik berlatar belakang politik pascapilkada, dan masih adanya potensi konflik sosial berlatar ekonomi, sosial, dan budaya.

“Serta soal sengketa batas wilayah dan sumberdaya alam,” kata Menteri Tjahjo.  

 Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang diselenggarakan setiap tahunnya oleh Kemendagri, jelas Tjahjo, bertujuan untuk menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial dan mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik. Selain itu, memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya serta merespon secara cepat dan penyelesaian secara damai setiap permasalahan yang bisa menimbulkan konflik sosial.

“Juga membantu upaya penanganan pengungsi, pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi, maka perlu kerja sama terpadu dengan Kemensos, Kemenkes, dan kementrian/lembaga lainnya,” tutur Tjahjo.

Tjahjo menambahkan, pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial merupakan program strategis nasional. Oleh karena itu, peran tim terpadu perlu dioptimalkan ke depan. Salah satunya, kepala daerah dan tim terpadu di daerah yang terdiri dari Polri, BIN, TNI, Kejaksaan serta tokoh agama, masyarakat, dan adat setempat senantiasa melakukan upaya deteksi dan cegah dini.

“Meningkatkan fasilitasi dan dukungan anggaran dari Pemda untuk tugas tim terpadu di daerah dalam penanganan konflik sosial di daerah,” tambah Tjahjo. (*)

Terpopuler

To Top