Pengadilan Kritik Polisi Yang Mengajukan Penundaan Sidang Ahok

man-headphones
Basuki Tjahaja Purnama dalam persidangan kasus penistaan agama. (Foto: Liputan6.com)

zonalima.com – Hasoloan Sianturi selaku juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengatakan kalau pengajuan penundaan sidang perkara kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok oleh Polda Metro Jaya tidaklah etis.

Dijelaskan olehnya bahwa seharusnya Polda Metro Jaya mengajukan permohoan tersebut ke jaksa penuntut umum untuk disampaikan kepada majelis hakim. Karena nantinya yang berhak memutuskan penundaan sidang perkarat tersebut adalah majelis hakim.

“Tentunya majelis yang mempertimbangkan. Dan itu semua segala sesuatu disikapi dan menyikapinya harus oleh mejelis hakim dan disampaikan di persidangan,” kata Hasoloan saat dihubungi pada Kamis (6/4/2017).

Lebih lanjut lagi, Hasoloan mengatakan kalau pada sidang sebelumnya majelis hakim memutuskan untuk melanjutkan sidang tersebut pada Senin (11/4/2017) mendatang dengan sidang pembacaan tuntutan.

Ia menegaskan, apabila polisi menginginkan penundaan sidang harusnya berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum (JPU), karena nantinya JPU-lah yang melakukan permohonan kepada majelis hakim.

“Bagaimanapun, semua hal yang menyangkut persidangan, mekanismenya kan disampaikan ke ruang sidang oleh pihak-pihak yang berperkara. Boleh disampaikan oleh pihak yang berkepentingan, tapi jalurnya melalui pihak yang berperkara. Dalam hal ini kan kejaksaan yang mewakili negara,” jelas Hasoloan.

Selain itu, prosedur ini pun disetujui oleh Kasie Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Waluyo. Menurutnya, sidang tidak bisa diintervensi, meskipun atas dalih keamanan dan ketertiban.

“Yang berkompeten (mengajukan) maju dan mundurnya persidangan itu hakim, penasihat hukum dan jaksa. Itu sebenarnya dalam koridor hukum yang mengajukan penundaan. Bukan pihak-pihak lain,” kata Waluyo seperti dilansir Jpnn.

Baca juga berita aslinya di sini. (*)

Terpopuler

To Top