Proses Rancangan Perda yang Diajukan Daerah Akan Diperketat

man-headphones
Menteri Tjahjo Kumolo. (Foto: Kemendagri)

zonalima.com – Proses rancangan peraturan daerah (perda) yang diajukan oleh pemerintah daerah, menurut Meteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akan diperketat.

“Solusi pertama, mungkin pusat termasuk kementerian dan lembaga lain untuk memperketat proses rancangan perda yang diajukan. Kedua, kami juga minta pemda (pemerintah daerah, red) jangan asal buat perda,” ungkap Mendagri Tjahjo ketika diwawancarai oleh salah satu strasiun TV di Jakarta pada Sabtu (8/4/2017).

Meskipun ada keputusan Maskamah Konstitusi (MK) terkait pembatalan kewenangan dalam membatalkan perda, menurut Mendagri Tjahjo, pihaknya akan tetap melakukan pengontrolan dan pengawasan.

Ia ingin perda yang telah dirancang tersebut semata-mata untuk kemaslahatan masyarakat yang ada di daerah. Karenanya ia menekankan bahwa pemerintahan itu adalah satu.

“Saya minta daerah dalam menyusun rancangan perda yang diajukan harus untuk kemaslahatan masyarakat daerah, jangan bertentangan dengan UU di atasnya,” ungkap Mendagri.

Karenanya, Mendagri juga meinta daerah untuk terus berkomunikasi, berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah saat ini memang tegah melakukan persepatan pembangunan.

Hingga saat ini, sebanyak 3.143 perda telah dibatalkan oleh Kemendagri. Perda-perda yang dibatalkan itu pasalnya memang perda yang bermasalah atau menghambat proses perizinan dan investasi.

“Tahap pertama ada tiga ribu lebih perda provinsi, kabupaten kota yang menghambat proses investasi dan perizinan,” ujar Mendagri lagi.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa perda yang menghambat perizinan ini menurutnya semata-mata untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Dan untuk kedepannya, Medagri mengingatkan bahwa pemerintahan itu adalah satu. Setiap rogram yang direncanakan harus ada penyelarasannya.

“Pemerintah itu satu. Ada penyelarasan program kebijakan yang harus utuh antara pusat dan daerah,” demikian ditegaskan Mendagri seperti dilansir laman Kemendagri.

Baca juga berita aslinya di sini. (*)

Terpopuler

To Top