Pembangunan Jabar Harus Perhatikan Program Nasional

man-headphones
Mendagri Tjahjo Kumolo menghadiri pembukaan Musrenbang Provinsi Jawa Barat di Bandung, Kamis (13/4/2017). (Foto: zonalima.com)

zonalima.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan pembangunan di daerah, khususnya di Provinsi Jawa Barat (Jabar) harus memperhatikan program strategis nasional. Perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara program Nawa Cita yang diusung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan janji gubernur dan bupati/wali kota saat Pilkada lalu.

“Ada program Nawa Cita, harus ada pengharmonisasian dengan janji gubernur dan sinkronisasi dengan janji bupati/wali kota,” pesan Tjahjo saat menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jabar di Bandung, Kamis (13/4/2017).

Tjahjo mengatakan fokus pemerintah daerah itu adalah meningkatkan pembangunan. Oleh karena itu, setiap perencanaan pembangunan haruslah dimatangkan dengan DPRD. Selain itu, perlu mengakomodir berbagai masukan dari masyarakat serta melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran TNI/Polri, pengadilan, kejaksaan, dan tokoh masyarakat sehingga terjalin perpaduan program dan terjaminnya stabilitas pembangunan di daerah.

“Yang penting itu di daerah pembangunan infrastruktur, kesehatan, serta pendidikan akan meningkatakan kualitas sumberdaya manusia yang ada,” kata Tjahjo.

Terkait dengan pembangunan Provinsi Jabar di bawah kepemimpinan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Tjahjo menilai sudah baik. Hampir 90 persen janji gubernur saat Pilkada lalu sudah dilaksanakan dan tinggal memantapkan pembangunan menjelang akhir masa jabatan pada 2018 mendatang.

“Pak Gubernur sudah menjabarkan janji beliau menjadi program strategis dan unggulan di Jawa Barat,” tuturnya.

Di akhir sambutannya, Tjahjo turut mengingatkan daerah untuk cermat dalam membuat peraturan daerah (perda) ke depan. Daerah diharapkan tak membuat perda yang tidak memberikan kemaslahatan bagi masyarakat di daerah.

“Perlu diingat, buat undang-undang atau perda itu ada untungnya bagi kemashalatan masyarakat atau tidak? Kalau tidak, kenapa dibuat,” ujarnya. (*)

Terpopuler

To Top