Kemendagri: Laporan Keuangan Pemda Harus Disusun Tepat Waktu

man-headphones
Rupiah, ilustrasi. (Foto: Kemendagri)

zonalima.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta setiap daerah untuk tepat waktu dalam menetapkan peraturan daerah (perda) tentang pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal ini katakan langsung oleh Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (P2KD) Syarifuddin dalam acara Asitensi Penyusunan Raperda dan Perda, di mana ia menekankan agar pemda tidak melewati waktu yang diamanatkan undang-undang.

“Sampai saat ini masih banyak pemda melewati waktu yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-udangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga akan berimbas kepada penyampaian ranperda pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD,” ujar Syarifuddin.

Ia mejelaskan bahwa sistem akuntasi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan untuk sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

Dalam hal ini, PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran bersangkutan.

Laporan tersebut selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat dua bulan sejak diserahkannya laporan tersebut, sehingga tidak terjadi keterlambatan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Sementara itu, ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung oleh pemda adalah APBD. Di mana kedudukan dalam penatausahaan keuangan dan akuntansi pemerintahan sangatlah penting. APBD sendiri merupakan rencana kegiatan pemerintah yang dinyatakan dalam satuan uang dan meliputi rencana pengeluaran dan pemenuhan pengeluarantersebut.

Sistem akuntansi pemerintah daerah sendiri meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD.

Karenanya, Direktur P2KD mengajak semua pihak untuk bersama-sama menyukseskan langkah-langkah yang konkret dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, dalam arti pengelolaan keuangan daerah harus transparan dan akuntabel.

“Kami berharap daerah merumuskan langkah strategis dalam pelaksanaan kebijakan pengeloaan keuangan daerah, lebih memihak kepada kepentingan negara,” ungkapnya.

Selain itu, mewakili Kemendagri, ia memberikan imbauan kepada pemda untuk mengimplementasikan transaksi non-tunai sebagaimana amanat Presiden Joko Widodo yang telah dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017, demikian dilansir laman Kemendagri.

Baca juga berita aslinya di sini. (*)

Terpopuler

To Top