Pemerintah-DPR Serius Lakukan Pembahasan RUU Pemilu

man-headphones
Medagri Tjahjo Kumolo. (Foto: Kemendagri)

zonalima.com – Tidak ada istilah barter pasal dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan karena pemerintah bersama dengan DPR sangat serius dalam melakukan pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu demi penyempurnaan regulasi.

“Tidak ada istilah barter pasal antarfraksi-fraksi, apalagi dengan pemerintah,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam pesan singkatnya kemarin, Senin (8/5/2017).

Selain itu, meurut Mendagri, pemerintah dan Pansus RUU Pemilu serius melakukan penyempurnaan regulasi penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut.

“Semua anggota Pansus dan pemerintah semangat pembahasan revisi UU Pemilu demi menyongsong pileg dan pilpres serentak untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan memperkuat sistem pemerintah presidensial. Ini komitmennya sampai sekarang,” lanjutnya.

Namun demikian, ia mengatakan kalau merupakan hal yang sah jika memang ada kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan para wakil partai politik itu di parlemen. Sebab tiap partai politik juga memiliki kepentingannya masing-masing.

“Soal ada kepentingan strategis parpol (partai politik, -red) yang diperjuangakan sah dan wajar-wajar saja. Karena pileg dan pilpres adalah rezim parpol,” kata Mendagri lagi.

“Jadi, dalam pembahasannya sepakat mengakomodir asporasi parpol, aspirasi masyarakat, aspirasi pengamat dan elemen-elemen demokrasi serta perguruan tinggi,” tambahnya.

Karenanya, ditegaskan oleh Mendargri Tjahjo bahwa tidak ada barter pasal, baik antarfraksi atau antara DPR dengan pemerintah. Sebab, finaslisasi pembahasan RUU Pemilu semangatnya tetap kompromi musyawarah-mufakat.

“Kalau ada pengambilan keputusan suara terbanyak ada mekanisme akhir, di paripurna DPR. Yang jelas, pemerintah dan pansus sepakat, fokus dan tidak ada istilah barter pasal atau bermain akrobatik politik,” tegas Mendagri.

“Apa paun, dalam pileg dan pilpres, legalitas penuh diberikan pada masyarakat, pemilih dalam menentukan siapa jadi presiden, wapres. Siapa jadi anggota DPD/DPR/DPRD. Parpol mana yang menentukan akan dapat tiket dukungan atau legitimasi masyarakat pemilih,” tuturnya lagi seperti dilansir laman Kemendagri.

Baca juga berita aslsinya di sini. (*)

Terpopuler

To Top