Mendagri Nilai Perlu Reformasi Perangkat Desa

man-headphones
Mendagri Tjahjo Kumolo. (Foto: zonalima.com)

zonalima.com - Banyak daerah yang belum menaati Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sejumlah daerah menerapkan sistem dan kebijakan yang berbeda-beda terhadap perangkat desanya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai perlunya reformasi perangkat desa. Hal ini terkait dengan kebijakan daerah kepada seluruh aparatur desa.

“Di Jatim (Jawa Timur) itu, masa jabatannya masih beda-beda. Itu membuat kecemburan, saya lapor ke Bapak Presiden soal perlunya reformasi perangkat desa,” kata Tjahjo di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Rabu (17/5/2017).

Terkait usulan pengangkatan seluruh perangkat desa menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), Tjahjo mengatakan pemerintah belum bisa memenuhinya saat ini. Namun, bagi pemerintah, anggaran untuk kebutuhan itu sangat besar. Ada sekitar 74 ribu lebih desa di Indonesia sekarang.

“Tapi, sebagian perangkat daerah ini sendiri masih ada pro kontra di dalamnya, sebab rugi kalau jadi PNS, karena tanah bengkok (tanah yang dikelola kepala desa) itu besar,” tutur Tjahjo, seperti dilansir www.kemendagri.go.id.

Menurut Tjahjo, sekarang pihak Kemendagri masih memikirkan mana yang terbaik menyangkut persoalan tersebut. Meninjau lebih jauh UU Desa, seperti apa terobosannya. (*)

Terpopuler

To Top