Pemerintah Minta Desa untuk Pahami Amanat dalam UU Desa

man-headphones
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (Foto: Kemendagri)

zonalima.com – Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai perlunya reformasi perangkat desa. Hal ini terkait dengan banyaknya daerah yang belum menaati Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Akibatnya, sejumlah daerah menerapkan sistem dan kebijakan yang berbeda-beda terhadap desanya, sehingga ada perangkat desa yang PNS dan ada yang belum.

“Di Jatim (Jawa Timur, -red) contohnya, masa jabatannya masih berbeda-beda. Itu membuat kecemburuan. Saya lapor ke Bapak Presiden soal perlunya reformasi perangkat desa,” kata Mendagri Tjahjo di Kantor Kemendagri kemarin, Kamis (18/5/2017).

Dalam kesempatan tersebut, ia mengakui bahwa memang pihaknya masih belum bisa mengangkat semua perangkat daerah menjadi ASN. Terutama karena anggaran untuk kebutuhan itu sangat besar, diambah ada sekitar 74 ribu lebih perangkat desa di Indonesia.

Menurut Tjahjo, hingga saat ini masih ada pro dan kontra dalam menyikapi status PNS tersebut. Menurutnya, masyarakat desa merasa lebih gagah jika mereka menjadi PNS.

“Ini asetnya bisa 24 juta lho. Kalau PNS paling dua atau tiga juta. Memang orang desa kan merasa lebih gagah PNS,” imbuhnya.

Untuk saat ini, kata Tjahjo, pihaknya masih memikirkan mana yang terbaik untuk hal ini. Karenanya, ia akan meninjau lebih jauh UU Desa tersebut dan memikirkan bagaimana terobosannya, demikian seperti dilansir laman Kemendagri.

Baca juga berita aslinya di sini. (*)

Terpopuler

To Top