Pengawas TPS Atau Saksi Parpol, Pilih Yang Mana?

man-headphones Arjuna Al Ichsan Siregar*

Salah satu isu krusial yang menjadi perdebatan hangat di kalangan Pemerintah dan DPR dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu di DPR terkait pendanaan saksi partai politik (parpol) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari APBN. Hingga kini, belum ada kesamaan sikap antara Pemerintah dan DPR atas isu tersebut, apakah akan diloloskan atau ditangguhkan pengaturannya dalam UU Penyelenggaraan Pemilu yang akan disahkan beberapa waktu ke depan.

Berbicara TPS, sejatinya merupakan area pertarungan yang sesungguhnya dalam Pemilu. Karena di TPS lah, para pemilik suara memberikan suaranya kepada para calon kandidat pemimpin negeri ini lima tahun ke depan, baik DPR, DPD, DPRD, bahkan Presiden dan Wakil Presiden. Tak ayal, pihak-pihak yang ingin memenangkan pertarungan secara instan pun melakukan tindakan-tindakan culas di TPS guna meraih dukungan suara terbanyak yang tentu saja menciderai nilai-nilai sportivitas dan demokrasi. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) seakan membenarkan penilaian ini.

Dalam laporannya, Bawaslu mengakui masih didapatinya kasus surat suara yang sudah tercoblos sebelum pemungutan suara dimulai. Setidaknya, kasus tersebut terjadi di 51 TPS. Belum lagi, beragam dugaan pelanggaran administratif, seperti kekurangsiapan petugas KPPS dalam memfasilitasi proses pemungutan suara di TPS, kekurangan logistik pemungutan suara, kelalaian petugas KPPS dalam memberikan penjelasan pemungutan suara, dan lainnya yang terjadi di ribuan TPS yang tersebar di sejumlah daerah.

Proses penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara di sejumlah TPS pun masih diwarnai dugaan kecurangan. Diantaranya, kasus pengurangan jumlah perolehan suara dan pengisian berita acara hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh pihak di luar KPPS yang terjadi di 2.084 TPS.

Berkaca dari gambaran di atas, tak mengherankan pula bila pengawasan ekstra ketat di TPS dibutuhkan guna menjamin kedaulatan pemilih dalam menentukan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan dalam mengawasi proses berjalannya tahapan-tahapan Pemilu, Bawaslu telah memetik pelajaran berharga dari berbagai praktik pelanggaran Pemilu di TPS tersebut. Pengalaman berharga ini pun diwujudkan dengan diusulkannya pembentukan Pengawas TPS pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2015 lalu. Keberadaan Pengawas TPS itu pun telah dikukuhkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Pengawas TPS dibentuk oleh Panitia Pengawas Kecamatan untuk membantu tugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) pada saat hari H pemungutan suara. Secara teknis, peran dan tugas Pengawas TPS dan PPL pun telah diuraikan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2015. Diantaranya, guna mencegah serta meniminalisir terjadinya praktik kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Kembali pada RUU Penyelenggaraan Pemilu, tampaknya keberadaan Pengawas TPS dalam rangka mengoptimalkan pengawasan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada Pemilu serentak tahun 2019 tak banyak dibicarakan dalam perdebatan antara Pemerintah dan DPR. Sebagai bentuk baru kelembagaan pengawasan Pemilu di tingkat terbawah, Pengawas TPS sesungguhnya belum tersentuh dalam UU Pemilu yang lalu, baik UU Nomor  15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, maupun UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Namun, perdebatan yang mengemuka guna mengoptimalkan pengawasan di TPS saat ini lebih mengerucut pada perdebatan perlu tidaknya membiayai saksi parpol di TPS dari APBN.

Menurut hemat penulis, keberadaan Pengawas TPS dalam Pemilu 2019 perlu dipertegas dan dirancang secara tepat terkait peran, tugas, dan fungsinya ketimbang larut dalam perdebatan perlu tidaknya membiayai saksi parpol di TPS dari APBN. Setidaknya, ada dua argumen yang penulis ajukan terkait perlunya mengukuhkan Pengawas TPS secara kelembagaan dalam UU Penyelenggaraan Pemilu tersebut.

Pertama, dari sisi kelembagaan. Pengawas TPS merupakan kepanjangan tangan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. Sementara, saksi parpol merupakan kepanjangan tangan parpol sebagai peserta Pemilu. Hasil pengawasan yang dilakukan Pengawas TPS di lapangan tentu bernilai lebih dibanding saksi parpol di TPS. Bila terdapat dugaan pelanggaran di lapangan, Pengawas TPS akan lebih cepat memberikan respon pencegahan, penanganan, maupun penindakan, mengingat posisinya sebagai bagian integral dari Bawaslu yang memang memiliki kewenangan dalam memutus dan memberikan sanksi atas setiap dugaan pelanggaran yang terjadi pada tahapan-tahapan Pemilu. Sedangkan, saksi parpol membutuhkan pola koordinasi yang lebih panjang saat melaporkan adanya dugaan pelanggaran di TPS yang ujung-ujungnya juga dilimpahkan kepada Bawaslu dalam hal penanganan, pencegahan, dan penindakannya.

Kedua, dari sisi efisiensi dan efektivitas. Mengukuhkan keberadaan Pengawas TPS dalam UU Penyelenggaraan Pemilu sebagai salah satu bagian integral lembaga pengawas Pemilu di bawah Bawaslu tentu lebih efisien dari efektif dari sisi penggunaan anggaran pemerintah dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) kinerjanya sebagai bagian dari upaya optimalisasi sistem penyelenggaraan Pemilu di Tanah Air dibanding membiayai saksi parpol dari APBN. Di sisi lain, keberadaan Pengawas TPS tentu akan semakin menunjang efektivitas kinerja Bawaslu yang akan memiliki rentang kendali pengawasan hingga tingkat terbawah, TPS. Keberadaan Pengawas TPS ini akan memberikan secercah harapan dalam upaya mencegah terjadinya praktik-praktik kecurangan Pemilu di masa mendatang.

Penyempurnaan sistem penyelenggaraan Pemilu, setidaknya merupakan salah satu argumen yang selalu disampaikan Pemerintah dan DPR dalam melakukan revisi UU Pemilu. Mengambil sisi positip dari sistem penyelenggaraan Pemilu yang lalu serta memperbaiki kelemahan sistem yang telah berjalan.

Bila dalam UU Pemilu lalu, Pemerintah dan DPR sepakat mengukuhkan keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu-satunya lembaga yang menangani setiap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU dan Bawaslu beserta jajarannya yang sebelumnya ditangani secara ad hoc di masing-masing lembaga penyelenggara Pemilu, maka saat ini tak ada ruginya juga bila Pemerintah dan DPR sepakat mengukuhkan keberadaan Pengawas TPS dalam UU Penyelenggaraan Pemilu yang sebentar lagi akan disahkan.

Guna mengakhiri perdebatan salah satu isu krusial soal perlu tidaknya membiayai saksi parpol dari APBN, DPR dan Pemerintah tentu tinggal memilih, apakah akan mengukuhkan saksi parpol yang dibiayai oleh APBN dalam UU, atau mengukuhkan Pengawas TPS dalam Pemilu mendatang dengan beragam argumentasinya. Semoga, Pemilu serentak 2019 dapat berjalan secara sukses, baik, dan lancar sesuai harapan seluruh elemen masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. (*)

 

*Editor zonalima.com, Mantan Ketua Forum Wartawan Pemilu 2009

Terpopuler

To Top