Mendagri Tegaskan Kenaikan Dana Parpol Tak Berkaitan Dengan RUU Pemilu

man-headphones
Menteri Tjahjo Kumolo. (Foto: Kemendagri)

zonalima.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa rencana pemerintah untuk menaikkan dana bantuan kepada partai politik (parpol) tidak berkaitan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Hal tersebut disampaikan Mendagri kepada wartawan, Rabu (5/7/2017). Menurutnya, rencana menaikkan dana bantuan untuk parpol telah dibahas jauh sebelum RUU Pemilu.

“Enggak ada hubungannya dengan RUU Pemilu. Penambahan dana parpol sudah cukup lama dibicarakan,” kata Tjahjo.

Kenaikan dana parpol, menurut Tjahjo, sudah sepatutnya tidak perlu diperdebatkan. Karena sejak tahun 2009 lalu, parpol hanya mendapatkan bantuan sebesar Rp108 per suara. Sehingga wajar jika ada kenaikan dan selama ada laporan pertanggungjawaban. Terlebih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan dukungannya.

Selain itu, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) juga tetap difokuskan kepada program strategis pembangunan di daerah, termasuk infrastruktur.

Parpol, lanjutnya, juga merupakan sumber kaderisasi kepemimpinan asional dan lokal. Para calon kepala daerah, anggota DPRD, DPR bahkan hingga presiden diusung parpol sehingga parpol harus kuat.

Karenanya, ia mengingatkan agar bantuan dari negara tersebut bisa dipertanggungjawabkan kepada publik dengan baik dan benar karena itu merupakan uang negara, uang rakyat.

Tjahjo mejelaskan bahwa kenaikan dana parpol nantinya akan dituangkan dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada partai politik. Sejauh ini, besaran dana yang disetujui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yakni Rp1.000 per suara.

Sementara itu, Soedarmo selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri mengatakan jika revisi PP Nomor 5 Tahun 2009 rampung maka anggaran bantuan parpol dapat direalisasikan pada tahun 2017. Saat ini, revisi PP tersebut tengah diharmonisasikan di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

“Kalau lambat sudah melewati pembahasan APBN-P 2017, nanti ke 2018,” kata Soedarmo.

Ia juga menuturkan kalau Kemendagri mengusulkan dana parpol menjadi Rp5.400 per suara. Namun, usulan tersebut tidak mendapatkan persetujuan Kemenkeu. Dana bantuan yang setujui akhirnya Rp1.000 per suara. (*)

Terpopuler

To Top