Audit Dana Parpol Tetap akan Dilakukan oleh BPK

man-headphones
Mendagri Tjahjo Kumolo. (Foto: Kemendagri)

zonalima.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menekankan bahwa dalam penggunaan dana partai politik (parpol) pasti akan ada pertanggung jawabannya. Dalam hal ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan melakukan audit atas pengeluaran kebutuhan tersebut.

“Nanti diaudit oleh BPK setiap tahun,” kata Tjahjo di Jakarta, Jumat (7/7/2017).

Menurut Tjahjo, jika saat diaudit tidak clear, bisa saja bantuan tahun selanjutnya akan dihentikan. Karenanya, ia mengimbau agar pengurus parpol bisa memanfaatkan penggunaan uang rakyat itu semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan.

Dana bantuan parpol dari pemerintah tersebut diusulkan sebesar Rp1.000 per suara dari sebelumnya Rp108 per suara dan akan berlaku per 2018 mendatang. Ia menekankan agar dana tersebut digunakan untuk kegiatan yang bisa menguatkan parpol bersangkutan.

Namun demikian, dana tersebut tidak bisa digunakan secara serampangan oleh parpol, sebab kenaikan tersebut ditujukan untuk menguatkan parpol. Dengan demikian, mayoritas peruntukannya harus bersifat kepentingan partai secara umum.

Dalam kesempatan tersebut, Tjahjo juga mengatakan bahwa penggunaan dana bantuan itu tidak diperkenankan untuk kepentingan politik beberapa gelintir orang di internal partai. Juga tidak diperuntukan bagi kepentingan pribadi anggota partai, namun seperti yang dikatakan sebelumnya, dana digunakan untuk penguatan partai.

“Misalnya, untuk kaderisasi atau kegiatan-kegiatan partai lain yang bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya. (*)

Terpopuler

To Top