Kemendagri Telah Lakukan Kajian Revisi UU Ormas

man-headphones
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengenakan kemeja hitam. (Foto: Kemendagri)

zonalima.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan kajian terkait revisi Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) dan saat ini telah menjadi kewenangan Kementerian Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

“Kewenangan di Menkopolhukam, tapi kajian merevisi UU Ormas sudah selesai oleh Kemendagri, oleh kejaksaan, oleh kepolisian dan semua institusi terkait. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo usai Ceramah Umum Sespim Polri di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Senin (10/7/2017).

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tjahjo menjelaskan bahwa jika UU Ormas direvisi maka ormas yang akan dibentuk harus sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.

“Pokoknya, apabila ormas yang mau berdiri di Negara Kesatuan Indonesia harus menerima Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Kalau ormas-ormas agama yang memperjuangkan keyakinannya harus. Tapi sebagai ormas negara Indonesia, dia harus menerima Pancasila,” ujar Tjahjo.

Sebelumnya, pada Selasa, 24 April 2017 lalu, Menkopolhukam Wiranto telah mengadakan rapat koordinasi tertutup terkait dengan revisi UU Ormas tersebut. Ia mengatakan kalau revisi ini diperlukan agar kegiatan dan tujuannya tidak bertabrakan dengan pemerintah.

“Karena kan sebenarnya, ormas atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) bagian dari civil society, masyarakat madani, di mana kegiatan ormas itu tidak boleh bertabrakan dari kegiatan pemerintah,” tuturnya seperti dilansir laman Kemendagri.

Baca juga berita aslinya di sini. (*)

Terpopuler

To Top