Banyak Aspek Harus Diperhatikan Sebelum Memindahkan Ibu Kota

man-headphones
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (Foto: Kemendagri)

zonalima.com – Terkait rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa hal tersbut harus dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek.

Hal teersebut perlu dilakukan karena pemerintah tidak ingin rencana pemindahan ini hanya menjadi wacana saja.

“Ini harus ada progress report. Pak Presiden juga tidak mau sekedar wacana. Dia menugaskan Bappenas untuk mencermati, seandainya diubah itu gimana, dipindahkan itu di mana. Aspek geografisnya, semua aspek harus dipelajari,” kata Mendagri Tjahjo di PTIK, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Menurutnya, lokasi yang baru yang direncanakan menjadi ibu kota haruslah lokasi yang tepat. Karenanya, pemindahan ini memerlukan waktu dan tidak bisa dilakukan tergesa-gesa.

“Bukan masalah mendukung atau tidak, mana yang memang lebih tepat. Kan pemerintah tidak otomatis kayak pindah rumah. Dulu pernah ada kok kita dari Jakarta ke Yogyakarta, Jakarta ke Padang, pemerintahannya,” ujar Mendagri.

Selain itu, Tjahjo mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo bisa berkantor di mana saja. Misalnya di Yogyakarta yang diketahui ada gedung istananya, begitu pula di Bogor, Bali dan Surabaya serta Kalimantan. Namun demikian, sarana dan prasarana juga harus menunjang.

“Saya pikir presiden berhak untuk berkantor di seluruh wilayah negara Indonesia. Tapi sarana prasarananya mana yang memungkinkan. Masalah transportasi, masalah masuk daerah gempa atau tidak,” tuturnya.

Karenanya, pemindahan ibu kota memang perintah Presiden Joko Widodo, namun harus memperhatikan dan mempertimbangan banyak aspek sehingga tidak bisa sembarangan, demikian seperti dilansir laman Kemendagri.

Baca juga berita aslinya di sini. (*)

Terpopuler

To Top