Pemerintah Harap Seluruh Fraksi Bisa Musyawarah Mufakat Pilih Opsi A

man-headphones
Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri, Bahtiar (Foto: zonalima.com)

zonalima.com – Pemerintah tetap berharap seluruh fraksi di DPR dapat memilih opsi A dalam paripurna Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu di DPR 20 Juli 2017 mendatang. Adapun opsi A tersebut adalah pemberlakuan presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional, parliamentary threshold 4 persen, sistem pemilu terbuka, alokasi kursi 3-10 kursi DPR per daerah pemilihan (dapil), dan penerapan metode konversi suara sainte lague murni.

“Sesuai arahan dan imbauan bapak Mendagri, didorong agar seluruh fraksi bisa musyawarah mufakat memilih opsi A,” kata Direktur Politik Dalam Negeri (Poldagri) Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (15/7/2017).

Opsi A ini, jelas Bahtiar, sesungguhnya sejalan dengan semangat Pemerintah dan DPR dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola Pemilu yang berkeadilan dan mempunyai nilai tambah baru bagi perbaikan tatakelola Pemilu serta memperkuat sistem kepartaian dan sistem pemerintahan presidensial.

“Kami sangat berkeyakinan bahwa demi kemajuan negara dan demi percepatan pembangunan demokrasi di Indonesia seluruh parpol akan musyawarah bersepakat memilih opsi A. Karena itulah keputusan terbaik yang bisa kita pilih saat ini dengan memperhatikan pergulatan pemikiran dan gagasan selama pembahasan RUU Pemilu ini,” kata Bahtiar.

Sebelumnya, saat menyampaikan pendapat pemerintah pada rapat kerja pengambilan keputusan tingkat pertama RUU tentang Pemilu dengan Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu DPR RI di Gedung DPR Jakarta, Kamis (13/7/2017), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan hal-hal baik yang sudah dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemilu yang lalu layak dan patut dipertahankan demi penguatan sistem demokrasi di Tanah Air. Pemerintah setuju dengan pandangan fraksi-fraksi yang memiliki pandangan mempertahankan presidential threshold 20 persen kursi DPR RI atau 25 persen suara sah nasional, peningkatan ambang batas parlemen dari 3,5 persen menjadi 4 persen, dan pandangan yang ingin tetap mempertahankan alokasi kursi per dapil (3-10 kursi untuk DPR dan 3-12 kursi untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota). Pemerintah juga setuju untuk memilih metode konversi suara yang lebih moderat, yaitu Sainte Lague (murni) dengan bilangan pembagi 1, 3, 5, dan seterusnya.

 “Pemerintah berpandangan bahwa hal-hal baik yang telah diatur dalam UU Pemilu sebelumnya dan telah dipraktikkan dalam beberapa Pemilu patut dan layak untuk dipertahankan,” kata Tjahjo.

Terkait perlu tidaknya menerapkan presidential threshold 20-25 persen dalam Pemilu Serentak 2019 mendatang dan Pemilu selanjutnya, Tjahjo seringkali menegaskan bahwa penerapan presidential threshold tak melanggar konstitusi. Ambang batas pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden itu pun tak pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) meski pernah digugat dua kali berdasarkan putusan MK Nomor Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013.

“Kalau pemerintah membuat opsi ini sesuai konstitusi,” tutur Tjahjo.

Sebelumnya, dalam putusan Nomor Nomor 14/PUU-XI/2013, MK dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dalam pemilihan umum secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945.

Sementara, dalam putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, MK dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah. (*)

Terpopuler

To Top