Telegram Diblokir, Ini Penilaian Pengamat

man-headphones
Logo Telegram. (Foto: Stackoverflow.com)

zonalima.com – Nukman Lutfie, seorang pemerhati media sosial menilai pemblokiran Telegram merupakan langkah tepat untuk mencegah penyebaran konten teror dalam jangka pendek, namun tidak untuk jangka panjang.

Menurutnya, dalam jangka panjang kebijakan tersebut tidak tepat, sebab ia menilai kalau manfaat dari aplikasi pesan maupun jejaring sosial lebiih banyak dibandingkan dengan mudharatnya.

“Soal teror, konten negatif, saya lebih setuju tindakan edukasi dan penegakan hukum, bukan blokir,” kata Nukman saat dihubungi melalui sambungan telepon hari ini, Sabtu (15/7/2017).

Diketahui bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominnfo) pada Jumat (14/7/2017) telah meminta Internet Sevice Provider (ISP) untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran) terhadap sebelas Domain Name System (DNS) milik Telegram.

Terkait hal ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan kalau pemblokiran tersebut didasari dengan bukti yang kuat berupa penyalahgunaan aplikasi berbagi pesan itu untuk menyebarkan paham yang berkaitan degan terorisme.

Menurutnya, pihaknya juga telah meminta Telegram untuk membuat standar operasional penanganan konten radikalisme sebagai syarat pembatalan blokir 11 DNS-nya.

Menanggapi hal tersebut, Nukman mengatakan kalau Telegram belum tentu memenuhi permintaan pemerintah tersebut.

“Prinsip mereka, privasi pengguna adalah nomor satu. Bahkan, di Rusia juga diblokir karena enggak mau tunduk ke pemerintah,” ungkap Nukman.

Tidak hanya di Indonesia, pemblokiran atas Telegram juga terjadi di Cina, Iran dan Arab Saudi yang telah melakukan tindakan tersebut lebih dulu. Sementara Rusia, bula lalu diketahui memberikan ancaman pemblokiran jika Telegra tidak memenuhi peraturan pemerintah, demikian dilansir Antara.

Baca juga berita aslinya di sini. (*)

Terpopuler

To Top