Perppu Ormas Memiliki Dasar Hukum yang Kuat

man-headphones
Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tjahjo Kumolo. (Foto: Kemendagri)

zonalima.com – Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Regulasi dinilai memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyempurnakan Undang-undang (UU) Ormas No. 17 Tahun 2013.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa dalam UU No. 17 Tahun 2013 belum ada pengaturan tentang bagaiana menyikapi ormas yang diaggap bertentangan dengan Pancasila, serta landasan negara lainnya, selain itu, belum memakai asas contrarius actus.

“(Yaitu, -red) asas di mana pemerintah yang mengeluarkan izin atas suatu ormas, memiliki hak untuk mencabut izin ormas tersebut bila melanggar hukum,” kata Mendagri Tjahjo pada Minggu (16/7/2017).

Diketahui bahwa dalam Perppu Ormas tersebut, sejumlah hal direvisi dari UU Ormas, beberapa di antaranya adalah terkait larangan ormas bertentangan dengan dasar negara, Pancasila, tahapan menjatuhkan sanksi administratif, dan penambahan ketentuan sanksi pidana bagi ormas yang dinilai telah melanggar ketentuan.

Selain itu, Meteri Tjahjo juga menjelaskan alasan diperlukannya Perppu atas ormas, yakni karena sesuai dengan UUD 1945, pemerintah mencermati gelagat, dinamika, ada desakan dari elemen masyarakat dan bukti kuat bahwa ada ormas yang ingin mengganti landasan negara, yakni Pancasila dan UUD 1945.

“Artinya, pemerintah memiliki legal standing yang kuat. Kemudian kalau ada pihak-pihak yang tidak setuju, silakan dilakukan judicial review ke MK (Mahkamah Konstitusi, -red),” jelas Tjahjo.

Menurutnya, hal ini justru menunjukan kalai Indonesia adalah negara hukum, bukan totaliter. Selesai masa reses DPR RI, Perppu Ormas tersebut akan dimintakan persetujuannya. Kalau DPR setuju, makan akan disahkan sebagai UU, dan bisa sebaliknya maha UU lama akan tetap berlaku, demikian dilansir laman Kemendagri.

Baca juga berita aslinya di sini. (*)

Terpopuler

To Top