Silakan ke MK Jika Tidak Setuju dengan Perppu Ormas

man-headphones
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.(Foto: Kemendagri)

zonalima.com – Kepada siapa pun yang merasa keberatan atau tidak setuju dengan Perppu Ormas, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mempersilakan mereka untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

“Kalau ada pihak-pihak yang tidak setuju silakan dilakukan judicial review ke MK,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo pada Minggu (16/7/2017).

Menurut Mendagri, hal ini justru menunjukan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan totaliter. Selesai masa reses DPR RI, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) tersebut akan dimintakan persetujuan.

Jika DPR setuju, maka Perppu Ormas tersebut akan disahkan sebagai Undag-undang (UU). Namun bisa tidak, maka UU lama akan tetap berlaku.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pemerintah mengeluarkan Perppu tersebut untuk menyempurnakan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Regulasi ini juga dianggap memiliki dasar hukum yang kuat dan dilatarbelakangi dengan adanya dugaan ormas yang ingin mengganti landasan negara, yakni Pancasila dan UUD 1945.

“Artinya, pemerintah memiliki legal standing yang kuat. Karena mencermati gelagat dinamika, ada desakan dari elemen masyarakat dan bukti kuat bahwa ada ormas yang ingin mengganti landasan negara, yakni Pancasila dan UUD 1945,” ungkap Tjahjo.

Karenanya, dalam Perppu Ormas tersebut, terdapat beberapa hal yang direvisi dari UU sebelumnya, seperti larangan ormas untuk bertentangan dengan landasan dan dasar negara, tahapan penjatuha saksi administratif dan penambahan ketentuan sanksi pidana bagi ormas yang melanggar ketentuan.

Sementara itu, sebelumnya Dirjen Polpum Kemendagri Soedarmo mengatakan kalau aturan soal sanksi dan larangan lebih tegas dari UU sebelumnya. Tidak seperti yag tercantum dalam UU, dimana proses yang dilakukan cukup panjang jika ingin menerapkan sanksi kepada satu ormas yang melakukan pelanggaran.

“Sebab ada hak-hak yang belum bisa dilakukan kementerian atau lembaga yang mengeluarkan surat (menerbitkan) ormas. Misal, Kemendagri tidak punya hak mencabut surat izin ormas apabila melanggar,” kata Soedarmo seperti dilansir laman Kemendagri.

Baca juga berita aslinya di sini. (*)

Terpopuler

To Top