Perppu Ormas Tidak Untuk Menggugurkan Ormas Yang Ada

man-headphones
Dirjen Polpum Kemendagri Soedarmo. (Foto: Kemendagri)

zonalima.com – Keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), menurut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bukan untuk menggugurkan keberadaan ormas di Indonesia.

Hal tersebut dinyatakan oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintah Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Soedarmo. Menurutnya, ormas yang ada saat ini tetap berjalan dan beraktivitas seperti biasa, karena keberadaan Perppu adalah sebagai antisipasi bila ada ormas yang melakukan pelanggaran, sehingga aturan dan sanksinya lebih jelas.

“Tidak ada rencana untuk mencabut-cabut (ormas-red). Kan hanya untuk mengantisipasi. Perppu ini dibuat hanya untuk mengantisipasi jika ada ormas-ormas melanggar terhadap larangan-larangan yang sudah ditetapkan dalam Perppu ini,” jelas Soedarmo pada Minggu (16/7/2017).

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah ini juga dilakukan dalam rangka mengelola dan membina ormas yang ada, bukan untuk menggugurkan suatu ormas yang melenceng atau tidak disukai pemerintah. Justru ini  untuk mengarahkan mereka agar berjalan sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan kalau pihaknya memastikan penerbitan Perppu Ormas tersebut tidak dilakukan secara mendadak. Perppu tersebut memiliki tujuan untuk meyempurnakan UU Ormas yang sudah ada, dengan telah dan menerima masukan dari berbagai pihak sebelum diterbitkan.

“Saya kira pemerintah di dalam mengusulkan Perppu yang nanti dibahas DPR, sebagai perwakilan rakyat, saya kira tidak dadakan ya,” kata Tjahjo.

“Kita mengundang pakar hukum juga bagaimana pertimbangannya, pakar agama, pakar sosial, jadi tidak dadakan. Perppu juga dibuat setelah mengamati, menyerap setiap perkembangan, dinamika dari berbagai aspek dan bukannya semata-mata keinginan pemerintah saja,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Tjahjo juga menjelaskan bahwa sebagai ormas yang dijamin UUD 1945, setiap orang berhak berhimpun, berserikat, sesuai dengan keyakinan agama, golongan, suku, dan sebagainya atau kebersamaan pandangan. Namun untuk berdiri di Indonesia, mereka harus patuh pada aturan yang ada. (*)

Terpopuler

To Top