Berikut 7 Catatan Mendagri Terkait Perppu Ormas

man-headphones
Manteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. (Foto: Kemendagri)

zonalima.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menguraikan tujuh catatannya terkait dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Catatan pertama, menurut Mendagri adalah, pemerintah setidaknya memiliki dasar yang kuat untuk menerbitkan perppu tersebut, yakni undang-undang yang tidak lagi memadai. Khususnya terkait dengan sanksi dan kewenangan dalam menindak ormas yang bermasalah atau melakukan pelanggaran.

Kedua, adanya tiga pertimbangan utama pemerintah dalam penerbitan Perppu Ormas tersebut, antara lain tindakan pemerintah telah sejalan dengan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, karena keadaan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat.

“Aturan hukum yang belum memadai dan perppu dapat diterbitkan jika kekosongan huku tersebut tidak bisa diatasi dengan cara membuat undang-undang baru,” kata Tjahjo di Jakarta, Minggu (16/7/2017).

Sementara catatan ketiga terkait dengan proses penyususunan yang melibatkan banyak pihak, di antaranya adalah pemerintah, ahli hukum, akademisi, para tohoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Karenanya, ia membantah jika ada yang mengatakan kalau proses penerbitan Perppu Ormas ini bersifat mendadak atau terburu-buru.

Keempat, ia menegaskan bahwa Perppu Ormas ini tidak menyasar pada satu agama atau organisasi tertentu. Namun tetap menekankan pada kewajiban negara dalam melindungi kedaulatannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Karenanya, UU Ormas yang ada disempurnakan dengan Perppu Ormas tersebut.

Catatan kelima, diketahui bahwa saat ini pemerintah seddang menyiapkan langkah-langkah konkret dalam melaksanakan perppu tersebut, tentunya dengan tidak mengedepankan kerepresifan (otoriter) seperti yang diisukan baru-baru ini. Selain itu, kata Tjahjo, jika ada pihak yang keberatan denga Perppu tersebut, maka dipersilakan untuk uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Lalu yang keenam, tim pemerintah yang dikomandoi oleh Menkopolhukam telah bekerja dan mengumpulkan info terkait ormas yang melakukan pelanggaran. Mereka, (ormas yang melakukan pelanggaran, -red) yang berbadan hukum maka akan dicabut SK-nya oleh Kemenkumham, sementara yang tidak berbadan hukum akan menjadi urusan Kemendagri.

“Kondisi ini sesuai dengan asas contrarius actus yang telah diatur dalam Perppu. Di mana pemerintah sebagai pihak yang mengeluarkan izin atas ormas tersebut berwenang mencabut dan memberikan sanksi atasu ormas yang dianggap melanggar ketentuan,” ujar Tjahjo.

Dan catatannya yang ketujuh adalah bahwa pemerintah telah menyiapkan bahan untuk disampaikan kepda DPR. Selesai masa reses DPR RI, Perppu Ormas ini akan dimintakan persetujuannya. Kalau DPR setuju maka Perppu tersebut akan disahkan sebagai UU dan bila sebalikya maka UU lama akan tetap berlaku. (*)

Terpopuler

To Top