Sebanyak 5,9 Juta Blanko E-KTP Telah Didistribusikan

man-headphones
Ilustrasi e-KTP. (Foto: Merdeka.com)

zonalima.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mendistribusikan 5,9 juta keeping blanko KTP Elektronik (e-KTP) ke seluruh Indonesia sejak April tahun ini. Berdasarkan catatan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), pencetakan e-KTP meningkat 40 persen pada Juni-Juli 2017.

Terkait hal ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, meski blanko tersebut banyak tersebar, namun proses pencetakannya masih belum optimal. Berdasarkan laporan, per 6 Juli lalu, baru sekitar 1,6 juta blanko terpakai, atau sekitar 27 persen saja dan masih ada 4,3 juta blanko yang belum terpakai.

“Blanko E-KTP sudah menyebar sebanya 5,9 juta ke seluruh indoesia,” kata Mendagri Tjahjo dalam pesan singkatnya hari ini, Senin (17/7/2017).

Menurutnya, masih ada 22 kabupaten/kota yang pencetakannya masih di bawah 15 keping. Karenanya, Kemendagri meminta pemerintah provinsi untuk terus memonitor perkembangan masing-masing daerahnya.

Mendagri juga menyebutkan bahwa pihaknya menargetkan pada Oktober 2017 ini sekitar tujuh juta WNI yang belum melakukan perekaman segera melakukan perekaman. Ia juga mengimbau masyarakat untuk datang melakukan perekaman, selain itu ia juga mengimbau agar Dukcapil pemerintah daerah bisa lebih cepat dalam urusan perekaman data e-KTP.

Di sisi lain, Zudan Arif Fakrulloh selaku Dirjen Dukcapil Kemendagri mengatakan kalau untuk peningkatan pelayanan, pihaknya telah mengadakan pelatihan khusus untuk para petugas dukcapil bagian perekaman dan pencetakan sesuai karakter permasalahan di daerahnya.

“Kita setiap hari buka pelatihan gratis untuk orang daerah setiap bulannya. Pelatihan ini menyesuaikan masalah di daerah,” ungkap Zudan.

Ia sendiri mengakui adanya kendala di sejumlah daerah seperti Ciamis dan Garut. Di mana penduduk di sana banyak, namun mesin printernya terbatas. Sementara di Bandung, Bogor dan Depok telah membeli mesin cetak dengan APBD sehingga proses pelayanannya lebih cepat.

“Kalau tinta yang habis, kita dorog provinsi untuk jadi coordinator dan supervisi cek ricek. Bila terdesak pinjam kabupaten/kota terdekat. Kalau listrik mati atau printer kurang, boleh beli disel dan printer dengan APBD,” jelasnya.

Menurutnya, keijakan tersebut sudah tertuang dalam Permendagri. Pemerintah pusat telah mengantisipasinya, mulai dari regulasi hingga implementasi, tinggal daerah bersangkutan yang mengeksekusinya. Permendagri tersebut diterbitkan agar komitmen daerah atas perekaman e-KTP bisa semakin kuat.

“Pasti perlu keseriusan para bupati dan walikota. Saya lihat di daerah kantor dinas dukcapil sering tidak diberikan sarana prasarana yang bagus, berbeda dengan kantor dispenda atau bappeda. Mestinya kantor yang langsung melayani rakyat harus dibuat nyaman,” tambahnya, demikian seperti dilansir laman Kemendagri.

Baca juga berita aslinya di sini. (*)

Terpopuler

To Top