Presiden Komitmen Percepat Pembangunan di Bumi Papua

man-headphones
Mendagri Tjahjo Kumolo menghadiri acara pelantikan anggota MRP Provinsi Papua Barat di Manokwari, Papua Barat, Selasa (21/11/2017). (Foto: Istimewa/kemendagri.go.id)

zonalima.com – PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) telah bertekad untuk menyelesaikan tantangan bangsa ini dalam hal ketercukupan sandang, papan, dan pangan. Karena itu, pembangunan tak lagi Jawa sentris, tapi Indonesia sentris, tak ada lagi perbedaan antardaerah.

“Masalah sandang, sandang mahal, sandang murah, sandang selundupan, sandang bekas ada,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat memberi sambutan pada acara pelantikan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat di Manokwari, Papua Barat, Selasa (21/11/2017).

Masalah papan misalnya, kata Tjahjo, hingga sekarang banyak yang belum memilikinya. Bahkan banyak pula anggota TNI, kepolisian dan aparatur pemerintahan yang belum memiliki rumah yang layak. Termasuk warga Papua Barat khususnya.

“Saya kira ini diprioritaskan disamping masalah kesehatan, pendidikan, termasuk juga masalah perumahan buat masyarakat yang ada di provinsi Papua Barat,” kata Tjahjo.

Masalah pangan juga begitu, kata Tjahjo. Ia mencontohkan,  masalah garam, jagung, cabe beras, brambang dan bawang masih didatangkan dari luar. Persoalan-persoalan ini yang ingin dijawab oleh Presiden Jokowi.

“Mempercepat proses pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial Indonesia sentris walaupun secara politik penduduk di Jawa 65 persen, tapi Bapak Jokowi ingin mempercepat pembangunan yang ada di Papua Barat dan di Papua,” katanya.

Dan itu, jelas Tjahjo, bukan sekadar komitmen, tapi sudah dikonkretkan. Misalnya, jalan yang dibuka oleh TNI kini tengah diselesaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pembangunan  irigasi, waduk, bandara, pelabuhan laut, pabrik- pabrik juga terus digenjot. Ini diperlukan untuk kepentingan masyarakat.

Tjahjo menambahkan, tantangan yang dihadapi MRP, baik di Papua Barat maupun Papua  sangat berat sekali. Salah satunya, MRP harus mengawal pemanfaatan dana otonomi khusus (otsus) untuk kepentingan orang asli Papua. Termasuk mengawal dana khusus. Dana khusus harus dianggarkan sebesar-besarnya untuk kepentingan seluruh masyarakat yang ada di provinsi Papua dan Papua Barat.

“Perlu kami mengingatkan kembali bahwa yang namanya pemerintah daerah itu bukan gubernur sampai kepala adat, tidak. Yang namanya pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten kota, itu yang ada gubernur wakil gubernur. Merangkap SKPD-nya, ada bupati wali kota dan dua lembaga ini,” ujarnya.

Terpopuler

To Top