Jelang Pilkada 2018, Situasi Daerah Masih Kondusif

man-headphones
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo. (Foto: Puspen Kemendagri)

zonalima.com – SITUASI daerah menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 masih kondusif. Demikian hasil monitoring Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di 171 daerah yang akan menggelar Pilkada tahun depan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Polpum Kemendagri Soedarmo mengatakan, belum ada riak yang mengarah pada potensi gesekan atau konflik. Meski begitu, dinamika yang terjadi terus dicermati dengan intesif.

“Sampai sekarang masih kondusif. Sampai sekarang dari 171 daerah, 17 provinsi, 115 kabupaten sama 39 kota masih kondusif,” kata Soedarmo di Jakarta, Jumat (24/11/2017).

Menurut Soedarmo, situasi kondusif seperti sekarang bisa terus stabil sampai hari pemungutan suara nanti. Namun demikian, bukan berarti upaya deteksi dini dikendurkan. Pengawasan dan pencermatan terus dilakukan secara intensif. Pihaknya sendiri sudah membentuk tim monitoring di daerah.

“Ya kita berharap terus bisa stabil. Nah, bagaimana caranya ini kan tim monitoring kita semua sudah terbentuk,” kata Soedarmo.

Monitoring yang dilakukan di daerah, jelas Soedarmo, dilakukan oleh jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di daerah. Mereka yang memonitor dinamika politik menjelang Pilkada serentak nanti.

Saat ditanya, apakah sudah ada laporan terkait potensi isu SARA akan dimainkan di Pilkada serentak tahun depan seperti yang terjadi di 2017, Soedarmo mengatakan, segala kemungkinan akan dicermati. Tapi, agar itu tak terjadi secara sistematis dan massif, diperlukan deteksi dini yang intensif. Sehingga antisipasi bisa dilakukan secara dini.

Intinya, Ditjen Polpum dan jajaran Kesbangpol di daerah mewaspadai segala kemungkinan. Termasuk potensi digunakannya isu SARA dalam Pilkada 2018. Salah satu upaya yang dilakukan guna mencegah hal itu yaitu melakukan  sosialisasi dengan gencar.

“Kita terus melakukan sosialisasi agar tidak ada money politik, black campaign, kampanye-kampanye negatif yang lain,” ujarnya. (*)

Terpopuler

To Top