Mendagri Beri Catatan Potensi Permasalahan di Pilkada 2018

man-headphones
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (Foto: Istimewa)

zonalima.com – MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberi catatan terhadap berbagai permasalahan yang potensial muncul dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018. Salah satunya, persoalan data kependudukan.

Hingga kini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beserta jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di daerah terus melakukan perekaman data kependudukan bagi warga negara yang belum melakukan perekaman.   

“Perekaman dan data kependudukan memerlukan dukungan seluruh elemen,” kata Tjahjo saat menghadiri launching Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2018 yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jakarta, Selasa (28/11/2017).

Persoalan lainnya, lanjut Tjahjo, terkait penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bagi jajaran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di daerah. Hingga kini, masih terdapat sejumlah Panwaslu yang belum menandatangani NPHD dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Berdasarkan catatan Kemendagri baru sekitar 133 Panwaslu dari 154 daerah yang telah melakukan penandatanganan NPHD.

“Penyebab keterlambatan penandatangan NPHD antara lain karena Panwas kabupaten/kota belum semua terbentuk, besaran dana hibah yang belum disepakati, Pemda belum melakukan pembahasan usulan penyelenggara, dan kepala daerah tidak ada di tempat,” kata Tjahjo.

Hal lainnya yang perlu mendapat perhatian seluruh pihak, jelas Tjahjo, terkait luasnya wilayah pengamanan dan tantangan kondisi geografis di daerah.

Untuk Pilkada Provinsi Papua sendiri, lanjutnya, ada beberapa pengaturan khusus.

“Terjadinya peningkatan tingkat kerawanan akibat intensitas aksi kelompok kriminalitas bersenjata (di Papua),” tuturnya.

Kemendagri sendiri, kata Tjahjo, telah melakukan sejumlah upaya dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 mendatang. Diantaranya, dukungan penyiapan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), dukungan penyiapan NPHD, dukungan koordinasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban Pilkada, dukungan teknis kelancaran Pilkada, dukungan peningkatan partisipasi pemilih, serta menjaga netralias Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pilkada.

“Pilkada, Pilpres, Pemilu dikatakan sukses kalau partisipasi masyarakat meningkat, tidak ada politik yang, kampanye lebih pada adu program, gagasan, dan ide untuk kesejahteraan rakyat dan mempercepat pemerataan pembangunan, serta hindari kampanye berujar kebencian, SARA, dan fitnah,” ujar Tjahjo. (*)

Terpopuler

To Top