Pelaku Korupsi di Indonesia Masih Didominasi PNS

man-headphones
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (Foto: Istimewa/Puspen Kemendagri)

zonalima.com – PENYELENGGARA birokrasi dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS) atau yang kini dikenal aparatur sipil negara (ASN) masih mendominasi kasus-kasus korupsi di Tanah Air. Demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional (Rakorwasdanas) 2017 di Jakarta, Kamis (30/11/2017).

“Korupsi di Indonesia dilakukan terbanyak oleh birokrasi, yaitu PNS sebesar 44 persen, swasta 26 persen, legislatif 19 persen dan kepala daerah 3 persen,” kata Tjahjo.

Oleh karena itu, jelas Tjahjo, fokus Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah membangun sistem agar tata kelola pemerintahan itu bersih, efektif, dan terpercaya. Di sisi lain, pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan oleh DPRD diimbau tidak boleh mengarah pada praktik-praktik korupsi.

“Kemendagri mewajibkan pemerintah daerah menerapkan e-planning dan e-budgeting,” kata Tjahjo.

Saat ini, lanjutnya, Kemendagri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Staf Kepresidenan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyusun revisi Peraturan Presiden (Perpres) No 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Selain itu, penyusunan aksi anti korupsi tahun 2018-2019 yang diarahkan pada tujuh sektor.

Terkait persoalan perizinan, Kemendagri mendorong kepala daerah segera melimpahkan kewenangan perizinan dan non-perizinan kepada dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Mendorong kepala daerah melakukan peyederhanaan proses perizinan. Jangan melakukan ‘korupsi transaktif’ apalagi ‘korupsi ekstroaktif’,” ujar Tjahjo. (*)

Terpopuler

To Top