Sudah Saatnya Pengelolaan Dana Parpol Lebih Transparan dan Akuntabel

man-headphones
Focus Group Discussion (FGD) antara pemerintah dengan parpol dan masyarakat di Jakarta, Rabu (29/11/2017). (Foto: Istimewa)

zonalima.com - PARTAI politik (parpol) sebagai pengejawantahan sistem politik yang demokratis, perlu pengaturan secara ketat terhadap pengelolaan dana partai. Sudah saatnya pengelolaan keuangan parpol dilakukan secara transparan dan akuntanbel.

Demikian dikatakan Kasubdit Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik Direktorat Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Drs. Syamsuddin, M.Si dalam focus group discussion (FGD) antara pemerintah dengan parpol dan masyarakat di Jakarta, Rabu (29/11/2017).

“Pengaturan terkait dengan pengelolaan keuangan parpol diatur lebih ketat di dalam UU Parpol, secara tegas disebutkan di dalam Pasal 39 ayat (1) bahwa pengelolaan keuangan parpol dilakukan secara transparan dan akuntabel,” kata Syamsuddin.

Syamsuddin mengatakan, akuntabilitas pendanaan parpol memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Parpol sebagai pelaku utama dalam kegiatan Pemilu mempunyai tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Di sisi lain, secara konstitusional, parpol sebagai sarana partisipasi politik masyarakat untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa, menjaga dan memelihara keutuhan NKRI, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Oleh karena itu, parpol sebagai pilar demokrasi perlu terus ditata dan disempurnakan, termasuk di dalamnya adalah tata kelola keuangan parpol,” kata Syamsuddin.

Selama ini, jelas Syamsuddin, parpol dihadapkan pada keterbatasan struktural dan keterbatasan finansial dalam menjalankan peran dan fungsinya di masyarakat, termasuk sebagai penyalur aspirasi rakyat. Keterbatasan finansial ditandai dengan kesulitan parpol dalam menggalang dana, baik dari iuran tetap anggota, maupun dari sumber dana lain yang sah. Padahal, ketersediaan dana dalam parpol merupakan hal yang vital.

“Ketersediaan dana parpol tidak hanya diperlukan untuk membiayai kampanye pada masa Pemilu, tetapi juga untuk membiayai kegiatan parpol sepanjang tahun, meliputi operasional kesekretariatan, pendidikan politik, kaderisasi, konsolidasi organisasi, dan perjalanan dinas pengurus,” tutur Syamsuddin.

Disinilah, lanjutnya, diperlukan peran serta pemerintah untuk membantu permasalahan yang dihadapi parpol tersebut. Salah satunya, melalui pengalokasian bantuan keuangan parpol dalam APBN maupun APBD sebagaimana telah diatur dalam undang-undang, khususnya UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Pemerintah, sambungnya, saat ini berencana akan menaikan bantuan keuangan parpol dengan cara mengubah rumusan atau formula yang telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) No 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Upaya pemerintah menaikkan bantuan keuangan parpol itu dalam rangka membangun kemandirian parpol dalam melaksanakan fungsi-fungsinya ke depan.

“Kenaikan jumlah bantuan keuangan parpol ini tentunya harus diiringi transparansi keuangan partai,” ujar Syamsuddin.

Kegiatan FGD antara pemerintah dengan parpol dan masyarakat yang diselenggarakan Direktorat Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri kali ini turut menghadirkan narasumber Prof. DR Dwi Purwoko, M.Si, APU dari LIPI dan August Melast dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD). (*)

Terpopuler

To Top