Menteri PUPR Targetkan Realisasi Pembangunan Infrastruktur Akhir 2017 Capai 93 Persen

man-headphones
Ilustrasi. (Foto: Istimewa/pu.go.id)

zonalima.com – REALISASI fisik pembangunan infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di seluruh Indonesia per 29 November 2017 pukul 16.00 WIB mencapai 79,12 persen. Dari sisi penyerapan keuangan juga lebih tinggi, yakni 71,64 persen atau sebesar Rp 75,55 triliun dari total anggaran tahun 2017 sebesar Rp105,4 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan progres penyerapan anggaran dan fisik tahun ini lebih baik dibandingkan tahun 2016. Selain itu, percepatan juga akan terus diupayakan dalam mencapai yang lebih baik lagi.

“Bagi Kementerian PUPR dengan alokasi tahun ini sebesar Rp105,4 triliun, kenaikan 2 hingga 3 persen saja, maka besar anggaran yang terserap sekitar Rp2 triliun hingga Rp3 triliun. Secara nominal besar sekali. Dengan progres fisik seperti ini, saya kira cukup baik dan ditargetkan penyerapan bisa mencapai 93 persen pada akhir tahun,” kata Basuki seperti dilansir pu.go.id, Kamis (30/11/2017).

Pada tahun 2018, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp107,38 triliun. Sebanyak 5.516 paket senilai Rp33,99 triliun ditargetkan akan dilakukan lelang dini seperti yang telah dilakukan Kementerian PUPR pada tahun-tahun sebelumnya.

Hingga 29 November 2017, sebanyak 999 paket pekerjaan senilai Rp5,8 triliun telah dilelangkan. Ditargetkan 50 – 60 persen paket pekerjaan yang lelang dini sudah bisa ditandatangani kontrak pekerjaannya pada bulan Januari 2018 sebagai awal dimulainya pekerjaan.

Pelaksanaan lelang dini akan membuat pekerjaan pembangunan infrastruktur tahun 2018 dapat langsung dilakukan sejak awal tahun 2018, sehingga penyelesaian lebih cepat dan dirasakan manfaatnya. Umumnya waktu pelelangan memakan waktu sekitar 2 bulan.

Basuki menginstruksikan agar pada tahun 2018, pembangunan infrastruktur PUPR lebih mengoptimalkan potensi kontraktor swasta, mendorong investasi dalam negeri, penciptaan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan melalui program infrastruktur padat karya serta mengendalikan progres pekerjaan sesuai target yang direncanakan. (*)

Terpopuler

To Top