DPR Persiapkan Naskah Akademik RUU Penyadapan

man-headphones
Ilustrasi sidang paripurna DPR. (Foto: Istimewa)

zonalima.com - RANCANGAN Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2018. Saat ini, Komisi III DPR sedang mempersiapkan naskah akademik RUU yang menjadi inisiatif DPR tersebut.

Arsul Sani mengatakan, saat ini Komisi III DPR sedang merampungkan naskah akademik RUU Penyadapan yang ditargetkan menjadi UU pada 2018. Salah satu poin yang diatur dalam RUU itu yakni penetapan kebijakan penyadapan yang serupa, baik untuk penegakan hukum dan intelijen.

Ke depan pengaturan penyadapan cukup dibedakan dalam konteks penegakan hukum dan intelijen. Namun semua lembaga penegak hukum harus memiliki standar penyadapan yang sama.

“Aturannya bagaimana, itu belum bisa dipastikan seperti apa. Justru dalam pembahasannya RUU ini, kita harus buka ruang perdebatan dengan mendengarkan masukan publik,” kata Arsul di Jakarta, Kamis (30/11/2017) kemarin.

Arsul yang juga anggota Komisi III DPR ini mengatakan, RUU Penyadapan sangat dibutuhkan saat ini dan perlu segera disahkan menjadi UU oleh pemerintah dan DPR.

“Mengapa penyadapan perlu diatur secara detil, karena pada dasarnya tindakan menyadap itu merupakan pelanggaran HAM serius. Tanpa aturan yang detil maka membuka kemungkinan kesewenang-wenangan aparat hukum dan intelijen,” kata Arsul.

Anggota Baleg DPR lainnya, Aditya Mufti Ariffin berpandangan, penyadapan itu perlu diatur dalam UU, apalagi sekarang untuk menyadap itu sangat mudah, ada aplikasi yang sangat mudah didapatkan.

“Sehingga harus diatur siapa-saja yang berwenang untuk melakukan penyadapan tersebut,” kata Aditya.

Sementara, anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil mengatakan, RUU Penyadapan merupakan perintah dari Mahkamah Konstitusi (MK) agar penyadapan diatur dengan UU.

“MK sudah memerintahkan agar penyadapan diatur dengan UU. Ini poinnya. Jadi bukan soal urgent atau tidak,” katanya.

Terpisah, pakar hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Atip Latifulhayat mengatakan, saat ini penyadapan tersebar di berbagai peraturan, baik UU maupun peraturan di bawahnya. Institusi penyebar juga ada di Badan Intelijen Negara (BIN), KPK, Kepolisian dan Kejaksaan.

RUU Penyadapan, lanjutnya, sangat penting untuk meluruskan kembali tempat penyadapan. Lalu untuk mengatur siapa saja yang berwenang melakukan penyadapan.

“Tidak boleh semua institusi berwenang lakukan penyadapan. Dikembalikan kepada penegakan hukum,” ujarnya. (*)

Terpopuler

To Top