Indeks Demokrasi 2016 Masih Fluktuatif

man-headphones
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (Foto: Istimewa/Puspen Kemendagri)

zonalima.com – PEMERINTAH menyusun Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk mengukur secara obyektif dan empirik kondisi demokrasi di Tanah Air. Khususnya di tingkat provinsi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, IDI dibangun dengan latar belakang perkembangan sosial-politik yang berciri khas Indonesia.

“IDI sebagai alat bantu menunjukkan seberapa demokratis atau tidak demokratis sebuah negara,” kata Tjahjo pada acara Pemberian Penghargaan dan Sosialisasi Hasil Indeks Demokrasi Indonesia 2016 di Jakarta, Selasa (5/12/2017).

Acara Pemberian Penghargaan dan Sosialisasi Hasil IDI 2016 itu sendiri diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Tjahjo mengatakan, potret IDI 2016 terlihat fluktuatif. Berdasarkan indeks yang disusun, tidak satupun provinsi mengalami pertumbuhan stabil secara linear.

Stabilnya indeks demokrasi sebuah daerah, salah satunya ditentukan oleh kapasitas daerah. Daerah yang menentukan arah perkembangan demokrasi di wilayah masing-masing.

“Gambaran  ini dibaca sebagai belum stabilnya kondisi demokrasi di Indonesia,” tutur Tjahjo menilai hasil IDI 2016.

Melihat kondisi ini, lanjutnya, diperlukan kerja sama dari semua elemen bangsa agar kondisi demokrasi di Indonesia benar -benar berjalan pada jalurnya. Sehingga konsolidasi demokrasi Indonesia bisa diwujudkan tanpa guncangan yang berarti.

Seperti diketahui, salah satu target utama pemerintah adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Target ini bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Salah satu strategi untuk mewujudkan itu melalui pembangunan demokrasi.

“Dengan prioritas melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik,” ujar Tjahjo. (*)

Terpopuler

To Top