Kepala Daerah Jangan Bargaining Anggaran dengan DPRD

man-headphones
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (Foto: Istimewa/Puspen Kemendagri)

zonalima.com – KEPALA daerah diminta tidak melakukan bargaining atau lobi-lobi anggaran dengan DPRD untuk kepentingan tertentu, pribadi atau sekelompok orang. Dalam perencanaan APBD, kepala daerah diimbau tetap memperhatikan aspirasi masyarakat, aspirasi DPRD, dan janji-janji kampanye.

Demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat memberikan pengarahan dalam acara Pembekalan Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Angkatan III tahun 2017 di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Rabu (6/12/2017).

“Dalam perencanaan anggaran daerah itu jangan ada bargaining yang berkaitan dengan dana dengan DPRD. Terkait perencanaan anggaran itu jangan ada kompromi, harus sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, aspirasi DPRD dan janji kampanye,” kata Tjahjo.

Tjahjo berpesan seluruh kepala daerah untuk tidak menawarkan dan menyediakan imbalan sebagai upaya meloloskan program daerah, termasuk dalam proses pengesahan di DPRD. Kasus pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2018 harus menjadi pelajaran bagi seluruh kepala daerah.

“Jambi kan kasusnya dengan DPRD, itu mengingatkan bahwa perencanaan anggaran bersama-sama dengan DPR tetapi jangan memaksakan program Pemda (Pemerintah Daerah), programnya gubernur dengan iming-iming imbalan. Itu pasti akan terbongkar seperti di Jambi dan beberapa daerah itu,” kata Tjahjo.

Tjahjo menambahkan, kepala daerah setelah terpilih juga harus menepati janji politiknya. Janji politik tersebut harus dituangkan dalam program prioritas kepala daerah.

“Kepala daerah ini kan punya janji kampanye kepada masyarakat. Dimana saat mereka terpilih janji itu harus dijadikan rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Fokusnya apa,” tutur Tjahjo.‎

Seluruh kepala daerah, lanjutnya, hendaknya harus memastikan bahwa program strategis nasional harus berjalan dengan baik.

“Gubernur, Bupati, Wali Kota harus memastikan program strategis nasional itu harus berjalan dengan baik,” ujarnya. (*)

Terpopuler

To Top