Indonesia Kecam Pengakuan AS Soal Yerusalem

man-headphones
Presiden Jokowi saat menyampaikan pernyataan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat (Jabar), Kamis (7/12/2017). (Foto: Istimewa/setkab.go.id)

zonalima.com - PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat (AS) yang menyatakan Yerusalem sebagai Ibu kota Israel. Pemerintah Indonesia meminta AS mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.

“Pengakuan sepihak tersebut telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB yang Amerika Serikat menjadi anggota tetapnya. Ini bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia,” kata Jokowi dalam pernyataan persnya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat (Jabar), Kamis (7/12/2017).

Jokowi menyatakan, dirinya dan rakyat Indonesia akan tetap konsisten untuk terus bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Jokowi mengatakan, dalam beberapa hari ini pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan akan segera mengadakan sidang khusus menyikapi masalah pengakuan sepihak AS tersebut.

Seperti dilansir setkab.go.id, Jokowi mengaku juga telah memerintahkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi untuk memanggil Duta Besar (Dubes) AS untuk langsung menyampaikan sikap pemerintah Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan bahwa AS secara resmi mengakui Yerusalem sebagai Ibu kota Israel, dan akan memulai proses perpindahan kedutaannya ke kota tersebut.

Sebelumnya, Menlu Retno Marsudi mengatakan, sejak kemarin pembicaraan dan komunikasi dengan para menteri luar negeri negara-negara muslim, terutama anggota OKI terus dilakukan. Selain itu juga berusaha untuk mengirimkan pesan dan mencoba komunikasi dengan AS.

“Tadi saya berbicara, antara lain dengan Menlu Yordania, Menlu Turki. Dan kita juga, saya juga membicarakan mengenai perlunya negara-negara OKI untuk segera duduk dan membahas masalah ini,” kata Retno.

Terpisah, Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari terus berkomunikasi dengan Menlu Retno terkait rencana Presiden AS Donald Trump yang akan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Menurutnya, apabila ini benar terjadi maka akan menjadi kemunduran luar biasa bagi upaya kemerdekaan Palestina.

“Saran saya opsi ini sebaiknya ditutup rapat-rapat oleh AS. Sebab hanya akan melahirkan konflik sangat besar skala dunia yang akan merugikan semua pihak,” kata Kharis seperti dilansir dpr.go.id.

Menurut Kharis, pada prinsipnya, Indonesia sebagaimana Bung Karno pernah sampaikan, akan terus berdiri menentang penjajahan Israel sampai berdiri negara Palestina yang merdeka, berdaulat penuh dan mampu dimiliki rakyatnya. Selain itu, sikap AS tersebut juga jelas bertentangan dengan kesepakatan internasional, resolusi PBB dan fakta sejarah.

“Langkah seperti itu akan merusak semua upaya perdamaian dan memicu ketegangan dan konflik baru. Indonesia harus berkomunikasi dengan pemerintah AS untuk menghindari kesalahan ini dan menghormati semua resolusi yang dicapai,” tuturnya.

Sementara, Fraksi PPP DPR secara tegas menentang rencana Pemerintah AS untuk memindahkan Kedutaan Besar AS di Tel Aviv ke Yerusalem (Al-Quds). Menurut Fraksi PPP, langkah ini jelas telah melecehkan dunia internasional karena mengingkari sejarah,  realitas politik dan hukum internasional.

“100 persen kami menolak rencana tersebut,” ujar Ketua Fraksi PPP DPR Reni Marlinawati. (*)

Terpopuler

To Top