Sepanjang 2017, Politik Identitas Menguat

man-headphones
Plt Ketua DPR RI Fadli Zon yang juga Wakil Ketua DPR. (Foto: Istimewa/dpr.go.id)

zonalima.com - WAJAH dunia politik Tanah Air sepanjang tahun 2017 seakan sangat dipengaruhi oleh wajah Pilkada DKI Jakarta. Hampir seluruh isu yang mewarnai Pilkada DKI, mulai dari isu SARA, politik identitas, dan isu hoax menjadi perhatian secara nasional. Demikian dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR RI Fadli Zon di Jakarta, Jumat (29/12/2017).

“Sebagai bangsa majemuk, bangkitnya wacana politik identitas memang pantas membuat kita berkaca diri. Politik identitas erat kaitanya dengan proses aksi reaksi di lingkungan masyarakat. Mengeksploitasi kekhawatiran sangatlah tak berguna. Kita mesti bertanya, apa yang telah membuat politik identitas seolah kembali bangkit belakangan ini,” kata Fadli.

Terkait politik identitas, Fadli mengaku sejak awal berpandangan bahwa benturan keras yang terjadi selama periode kampanye Pilkada DKI kemarin terlalu gegabah jika hanya didudukkan sebagai persoalan sektarian versus ke-Bhinneka-an. Meminjam analisisnya Inglehart dan Norris, populisme biasanya berkembang karena dua faktor, yaitu kesenjangan ekonomi dan terjadinya benturan kebudayaan.

“Itu sebabnya saya berpandangan jika bangkitnya politik identitas yang terjadi belakangan ini tak berangkat dari tergerusnya komitmen masyarakat terhadap ke-Bhinneka-an, tetapi karena dipancing oleh meningkatnya ketidakadilan sosial,” kata Fadli.

Jangan lupa, jelas Fadli, indeks ketimpangan ekonomi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.

“Menurut studi Amy Chua, pasar bebas dan demokrasi yang hanya dikuasai oleh sekelompok kecil masyarakat sangat rentan melahirkan konflik dan instabilitas. Jadi, soal ketimpangan ekonomi ini memang tidak bisa diabaikan,” tuturnya.

Di luar persoalan ekonomi, lanjut Fadli, benturan kultural juga bisa menjadi pemicu munculnya populisme. Kenapa populisme sangat mewarnai Pilkada DKI kemarin, misalnya, juga karena adanya gesekan kebudayaan. Di balik megahnya bangunan di Jakarta, sebagaimana halnya kota-kota tua lainnya, banyak orang lupa bahwa Jakarta juga adalah sebuah tempat yang memiliki identitas dan jejak historis yang panjang. Ketika identitas dan jejak historis itu dipinggirkan, dikaburkan, atau secara sengaja maupun tak sengaja coba dikuburkan melalui sejumlah agenda ekonomi dan politik ruang oleh Gubernur DKI yang lama, tentu akan ada resistensi dari mereka yang merasa terikat pada identitas-identitas tradisional tersebut.

“Resistensi itulah yang kemudian telah melahirkan apa yang oleh para pengamat disebut sebagai kebangkitan populisme,” kata Fadli seperti dilansir dpr.go.id.

Itulah sebabnya, sambung Fadli, resep untuk mengatasi gejala menguatnya politik identitas bukanlah dengan melakukan kegiatan indoktrinasi, melainkan dengan menata kebijakan ekonomi dan politik, termasuk politik tata ruang, yang lebih adil dan mengakomodasi kepentingan mereka yang selama ini termarjinalkan.

Menguatnya politik identitas, tambahnya, mestinya dijawab pemerintah dengan kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial, bukan dijawab dengan represi dan produksi stigma.

“Upaya represif terhadap para ulama dengan pelarangan-pelarangan justru memperkuat perlawanan politik identitas,” ujarnya. (*)

Terpopuler

To Top