Kalaeidoskop Kemendagri: Mengawal Konsolidasi Demokrasi Sepanjang 2017

man-headphones
Ilustrasi (Foto: Istimewa/kemendagri.go.id)

zonalima.com - MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, banyak hal yang sudah dikerjakan kementerian yang dipimpinnya sepanjang tahun 2017 dalam rangka mengawal konsolidasi demokrasi. Terutama dalam mendukung suksesnya Pilkada serentak 2018 dan Pemilu serentak nasional 2019. Berikut jejak kerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepanjang tahun 2017.

Januari 2017

Pada 18 Januari, adalah awal Kemendagri mulai ikut mengawal proses demokrasi di Tanah Air. Di tanggal itu, Tim Seleksi calon penyelenggara pemilu, mulai melakukan tes wawancara terhadap para calon penyelenggara yang mendaftar. Menurut Sekretaris Timsel, Soedarmo, seleksi dilakukan transparan. Masih terkait dengan bidang politik, 19 Januari, Menteri Dalam Negeri Tjahjo mewakili pemerintah mulai membahas RUU Pemilu dalam Rapat Panja RUU Pemilu di DPR. Sekaligus menerima Daftar Inventaris Masalah (DIM) versi DPR dari Ketua Pansus, Lukman Edy.

Masih di bulan Januari, tepatnya 24 Januari, kembali Timsel penyelengara pemilu menggelar tes terhadap para calon. Akhir Januari,  digelar rapat koordinasi persiapan Pilkada 2017 Rapat yang dipimpin Mendagri membahas persiapan serta kesiapan anggaran daerah di 101 daerah. Seluruh daerah yang akan menggelar Pilkada hadir.

Memastikan layanan dan roda pemerintahan tak terganggu karena Pikada, pada 28 Januari Mendagri mengevaluasi kinerja Plt Gubernur yang bertugas di daerah yang akan menggelar pemilihan. Hasil evaluasi, kinerja Plt dinilai cukup baik, bisa menjaga netralitas PNS dan mendukung persiapan Pilkada. Akhir 30 Januari, Mendagri kembali melantik tiga Penjabat Gubernur yang akan bertugas di Papua Barat Gorontalo dan Banten sampai dilantiknya gubernur hasil Pilkada. Pada  31 Januari dalam Rakornas persiapan Pilkada, Mendagri mengumumkan, anggaran Pilkada 2017 di 101 daerah telah siap, termasuk anggaran  pengamanan.

Februari 2017

Pada 1 Februari, Kemendagri mengeluarkan kebijakan tentang surat keterangan atau Suket pengganti KTP elektronik (KTP el). Suket bisa keluarkan camat setelah dapat mandat dari kepala dinas. Kebijakan itu, untuk memastikan hak pilih warga terjamin.  Pada 2 Februari, Timsel mengumumkan 14 calon komisioner KPU dan 10 calon anggota Bawaslu. Dan, pada 13 Februari Kemendagri pastikan server KTP el aman, pasca mencuatnya isu KTP palsu.

Tanggal 14 Februari 2017, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda), Sumarsono mengungkapkan, Kemenangan telah  mengirimkan tim pemantau Pilkada 2017 yang  dikirim ke 101 daerah. Tim ini akan memantau sampai hari pemungutan yang ditetapkan pada 15 Februari.  Sementara pada 17 Februari, Mendagri menegaskan sikap pemerintah terkait RUU Pemilu dalam rapat dengan DPR. Pemerintah tetap ingin presidential threshold dipertahankan. Dalam rapat dengan DPR, 22 Februari, Mendagri juga menegaskan keputusan pemerintah terkait moratorium pemekaran daerah. Di rapat yang sama, Mendagri juga menjelaskan sikap Kemendagri yang belum bisa menonaktifkan Ahok, meski sudah berstatus terdakwa.

Maret 2017

Peristiwa penting yang tercatat  pada bulan Maret, salah satunya adalah penunjukan kembali Dirjen Otda, Sumarsono untuk menjabat Plt Gubernur DKI Jakarta, selama petahana cuti kampanye oleh Mendagri pada 6 Maret. Di tanggal yang sama, Mendagri mengumumkan proses lelang blanko KTP el dalam proses finalisasi. Pada 12 Maret, digelar uji coba e-Pikades di Bogor.  Pada 15 Maret Mendagri paparkan hasil evaluasi Pilkada yang berjalan sukses. Pada 20 Maret, Mendagri umumkan progres perekaman KTP el." Perekaman sudah 96,4 persen.  Kontrak pengadaan blanko telah diteken. Akhir Maret, distribusi blanko KTP el mulai dilakukan," kata Mendagri, 27 Maret 2017.

April 2017

Setelah melewati proses berliku, dan sempat pending, pada 5 April, DPR tetapkan anggota KPU dan Bawaslu terpilih. Menyikapi itu, Mendagri menegaskan pemerintah secepatnya melantik penyelenggara pemilu yang baru. Masih di bulan April,  rencana kenaikan dana bantuan partai mulai disosialisasikan.  Tanggal 19 April, pemungutan suara putaran dua Pilkada DKI Jakarta digelar, Mendagri imbau warga jangan takut datang ke TPS. Sementara pada 24 April, Kemendagri umumkan perekaman KTP el meningkat. Dari 187 warga wajib KTP el, yang sudah merekam sebanyak 97,09 persen.  Menurut Tjahjo, perekaman KTP el sangat penting dikejar, karena akan digunakan untuk pesta demokrasi.

Mei 2017

Awal bulan Mei, isu yang mencuat dan mendapat sorotan publik, terkait dengan keberadaan organisasi kemasyarakatan yang terang-terangan anti Pancasila dan ingin mengganti NKRI. Pada 5 Mei, Mendagri Tjahjo Kumolo, mengungkapkan ada organisasi kemasyarakatan (ormas)  yang bermasalah tengah dibahas di Kemenkopolhukam. Tak lama setelah itu, pada  8 Mei, pemerintah umumkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pada 9 Mei, Mendagri lantik Djarot Saiful Hidayat sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta, karena Ahok telah ditahan.  Dan, pada 12 Mei, Presiden melantik gubernur terpilih hasil Pilkada 2017 tahap pertama. Pada 22 Mei, Kemendagri gelar pembekalan bagi kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2015. Pada 24 Mei, Mendagri menerima surat pengunduran diri Ahok sebagai Gubernur DKI,  mengumumkan tidak ada wakil gubernur sampai Oktober 2017. " Tidak ada Wagub sampai Oktober 2017," ujarnya. Dan, pada 30 Mei, Pansus RUU Pemilu menyepakati tambahan 15 kursi DPR.

Juni 2017

Awal bulan Juni, tepat pada 6 Juni, peristiwa penting yang bisa dicatat, pada tanggal itu pemerintah dan DPR sepakat, anggota KPU dan Bawaslu ditambah. Anggota KPU ditambah dari 7 orang menjadi 11 orang. Sementara anggota Bawaslu dari 5 orang menjadi 9 orang.  Peristiwa lainnya yang jadi sorotan terjadi pada  15 Juni, dimana  Djarot Saiful Hidayat dilantik jadi Gubernur DKI Jakarta. Djarot akan membuat sebagai Gubernur Ibukota  sampai Oktober 2017.

Juli 2017

Peristiwa penting  yang tercatat di bulan ini,  pada  10 Juli, pemerintah menerbitkan Perppu Ormas. “Perppu Ormas untuk menindak ormas anti Pancasila dan menjaga eksistensi NKRI,” kata Menteri Tjahjo ketika itu. Jejak peristiwa  penting lainnya yang terjadi,   pada 21 Juli dini hari, RUU Pemilu disahkan jadi UU. Menteri Tjahjo mengapreasi keputusan DPR mensahkan RUU Pemilu.  Untuk memastikan hajatan Pilkada 2018 berjalan sukses, pada 28 Juli, Kemendagri gelar Rakornas Pilkada 2018 di Jakarta.

Agustus 2017

Di bulan Agustus 2017, ada sejumlah peristiwa penting yang bisa dicatat dari jejak kerja Kemendagri. Pada 4 Agustus, Kemendagri turunkan tim mempercepat penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada.  Pada 22 Agustus, Mendagri mengungkapkan tinggal 5,69 persen dari total penduduk Indonesia wajib KTP el belum merekam datanya. Pada 24 Agustus, Mendagri diwakili Plt Sekjen Kemendagri melantik sekaligus memberhentikan Bupati Buton terpilih  yang telah ditahan KPK. Pada 30 Agustus, Mendagri hadir sebagai wakil pemerintah dalam sidang gugatan Perppu Ormas di Mahkamah Konstitusi.

September 2017

Pada 5 September, Mendagri ungkapkan, pemerintah telah menyepakati kenaikan dana bantuan partai dari Rp 108 persuara, menjadi Rp 1000 per suara. Draf revisi Peraturan Pemerintah tentang kenaikan bantuan partai pun telah disusun dan diserahkan ke Sekretariat Negara. Sekarang, draf PP tinggal menunggu ditandatangani Presiden.  Pada 10 September, Mendagri mengumumkan bahwa 175 juta warga telah melakukan perekaman e-KTP.

Oktober 2017

Pada 23 Oktober, Kemendagri mengeluarkan kebijakan, menyebar lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke wilayah perbatasan. Kebijakan menyebar para Purna praja ke wilayah perbatasan dan terluar di Indonesia, adalah bagian dari komitmen Kemendagri mewujudkan revolusi mental. Sekaligus sebagai wujud nyata dukungan Kemendagri terhadap Nawacita yang telah digariskan Presiden,  membangun Indonesia dari pinggiran. Kampus IPDN sendiri oleh Presiden Jokowi telah ditetapkan sebagai kampus pelopor gerakan revolusi mental. Dan, praja praja IPDN diharapkan bisa jadi kader pelopor revolusi mental.

Di tanggal yang sama, 23 Oktober, untuk memastikan kesiapan Pilkada, Kemendagri gelar Rakornas persiapan Pilkada serentak 2018, di Jakarta. Dalam Rakornas, Mentri Tjahjo, membeberkan progres penandatanganan NPHD. Menurutnya, NPHD dengan KPU sudah diteken semuanya. Sementara dengan Bawaslu, masih ada beberapa daerah yang belum menandatangani. Sedangkan NPHD untuk pengamanan, masih banyak yang belum diteken. Peristiwa penting lainnya di bulan Oktober, tepatnya 24 Oktober Perppu Ormas disahkan jadi UU. Di bulan yang sama, untuk menjamin hak pilih warga di luar negeri, Kemendagri dan Kemenlu, mulai melakukan pendataan WNI di luar negeri.

November 2017

Pada 23 November, Kemendagri umumkan tinggal 3,6 persen dari 189 juta penduduk wajib KTP-el yang belum merekam. Pada 27 November, Mendagri menyerahkan Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kota Surabaya. Dua data itu, DAK2 dan DP4 diserahkan langsung Mendagri kepada Ketua KPU, Arief Budiman. DAK2 dan DP4 yang diserahkan, akan jadi basis data bagi KPU dalam menyusun daftar pemilih Pilkada serentak 2018. Di acara penyerahan data, Menteri Tjahjo  menegaskan, Kemendagri akan terus mengawal proses pemutakhiran data. Dan akan membuka pintu pada KPU, untuk bisa mengakses data kependudukan. Sehingga, daftar pemilih yang disusun, benar-benar valid. Tjahjo juga menegaskan, data yang diserahkan telah melalui proses validasi yang ketat. Sehingga keakuratannya terjamin.

Desember 2017

Masih terkait dengan data kependudukan untuk keperluan pemilihan, pada pada 15 Desember, Plt Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo, mewakili Mendagri  secara resmi menyerahkan  DP4 yang akan digunakan untuk penyusunan daftar pemilih pemilu 2019 kepada Ketua KPU, Arief Budiman. “Data kependudukan yang ada di Kemendagri saat ini dari 261 juta jiwa, dengan wajib KTP sejumlah 189 juta,” kata Hadi, ketika itu.

Saat menghadiri launching buku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Menteri Tjahjo meminta calon kepala daerah yang melakukan politik uang dan kampanye SARA di diskualifikasi. Tjahjo juga minta, masyarakat berani melawan politik ujaran kebencian, hoax dan fitnah.  Di akhir Desember, tepatnya 28 Desember,  Menteri Tjahjo bisa bernafas lega, karena  anggaran untuk Pilkada 2018, telah clear. (Sumber: kemendagri.go.id)

Terpopuler

To Top