Capaian Pembangunan Perbatasan Negara 2015-2017

man-headphones
Presiden Jokowi saat meresmikan PLBN Entikong. (Foto: Istimewa/setkab.go.id)

zonalima.com - MEMBANGUN Indonesia dari pinggiran merupakan salah satu amanat agenda Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla. Oleh karena itu, pembangunan perbatasan negara pun menjadi fokus perhatian. Tapal batas harus menjadi beranda depan negara, bukan lagi halaman belakang yang kumuh. Bahkan, wajah perbatasan harus lebih “cantik” dan “kinclong” dari perbatasan negara lain.

Tidak hanya itu, dengan kian bagusnya infrastruktur sosial dan ekonomi, kehidupan warga di tapal batas bisa lebih baik lagi. Bahkan, perbatasan harus menggeliat, menjadi pusat pertumbuhan baru.

Lalu seperti apa, capaian pembangunan di tapal batas? Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Hadi Prabowo mengatakan, sudah banyak yang dilakukan pemerintah di perbatasan. Terutama, menggenjot pembangunan infrastruktur yang terkait dengan  kebutuhan sosial dasar masyarakat. Banyak pula yang telah dihasilkan.

“Kebutuan sosial dasar masyarakat di wilayah tapal batas negara, memang jadi fokus perhatian pemerintah. Pemenuhan kebutuhan dasar itu antara lain, sarana pendidikan, baik tingkat dasar, maupun menengah,” kata Hadi.

Pembangunan sarana pendidikan yang telah dikerjakan, kata Hadi, antara lain pembangunan SD di 32 provinsi. Kemudian pembangunan SMP di 20 lokasi prioritas (lokpri). Pembangunan SMA dan SMK di 30 lokpri dan pembangunan 3 unit sekolah dasar. Distribusi tenaga pendidik juga jadi perhatian serius pemerintah. Pembangunan infrastruktur kebutuhan dasar yang juga terus digenjot, terkait dengan sanitasi dan jaringan air bersih. Untuk jaringan air bersih misalnya, telah dibangun jaringan air bersih di 56 lokpri. Selain itu telah dibangun sarana untuk penyediaan air baku di 21 lokpri. Infrastruktur kesehatan, seperti puskemas juga jadi perhatian utama, yang harus segera dibangun. Telah dibangun puskesmas di 44 lokpri. Tentu, tak hanya puskesmas yang dibangun. Tenaga kesehatannya juga harus diperhatikan.

“Untuk tenaga kerja ini, tenaga kesehatan, distribusinya ada 575 orang untuk 86 puskemas diantara di Saumlaki,” kata Hadi.

Sementara yang terkait dengan kedaulatan pangan, sektor pertanian yang jadi fokus garapan. Salah satunya lewat program cetak sawah. Hadi mencontohkan di Kalimantan Barat, telah dicetak sawah  dengan luas 1049 hektar. Dan itu telah menghasilkan produksi kurang lebih 2343 ton. Tidak hanya itu, program cetak sawah juga dilakukan di Papua. Di Papua itu juga telah dilakukan pencetakan sawah kurang lebih 2115 hektar dan hasil yang dicapai kurang lebih 6345 ton beras.

Masalah lain yang jadi fokus perhatian pemerintah di perbatasan, adalah masalah ketersedian energi. Terkait ketersediaan energi ini telah dilakukan proses pembangunan pembangkit listrik sebanyak 6 unit di 6 lokpri. Ke depan akan dibangun pembangkit  listrik sebanyak 47 unit di 7 lokpri. Dan juga perluasan pembangunan pembangkit  listrik di 120 desa yang ada di tapal batas negara. Sementara untuk pembangunan perekonomian antara lain pembangunan pasar yaitu untuk pasar yang tipe C dan D ini sudah melebih target. Sedangkan untuk tipe A dan B saat ini sedang proses pembangunannya yang dilakukan oleh Kemendag.

Sementara terkait dengan konektivitas antardaerah, sampai saat ini telah ditetapkan 9 tol laut trayek antara lain dari Tanjung Perak sampai Saumlaki. Tol laut yang juga telah ditetapkan adalah trayek Tanjung Perak ke Maumere. Tujuannya, selain untuk konektivitas antar wilayah, juga  untuk mengamankan logistik. Dengan begitu distribusi logistik dan kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak dan penting bagi daerah bisa dilakukan dengan lancar.

Pembangunan infrastruktur jalan, kata Hadi, progresnya cukup menggembirakan. Ia contohkan, di perbatasan Kalimantan Barat, target panjang jalan yang akan dibangun sepanjang 849,8 km. Kini sudah tembus 742,4  km. Sementara yang belum tembus 107,3 km.  Menurut Hadi,  pembangunan jalan menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sementara di perbatasan Kalimantan Timur, dari target jalan sepanjang 243,6 km,  yang belum tembus tinggal 76,5 km. Progres pembangunan jalan di perbatasan Kalimantan Utara juga cukup menggembirakan. Dari target pembangunan jalan sepanjang 826,7 km, yang belum tembus, kini tinggal  116,9 km.

"Kalau secara menyeluruh total jalan di Kalimantan adalah 1920,10 km, yang belum tembus 300,7 km,” kata Hadi seperti dilansir kemendagri.go.id. 

Sementara pembangunan jalan di perbatasan di NTT, lanjut Hadi, panjang jalan yang ditargetkan dibangun sepanjang 176,2 km. Dari target itu,  yang belum tembus tinggal 25,10 km. Sedangkan di Papua, panjang jalan yang sedang dibangun sepanjang 1098,2 km. Dari target itu yang belum tembus 215,6 km.   Peningkatan bandara udara dan pelabuhan juga terus digenjot. Dari 2015 sampai dengan 2017, sebanyak 36 bandara telah dibangun. Sedangkan untuk pembangunan  pelabuhan atau dermaga, telah dibangun 8 pelabuhan.  Pengadaan kapal perintis,  baik di NTT maupun di Kaltara, juga terus digenjot.  Untuk alokasi anggaran BNPP tahun 2017 sebesar 186 miliar dan kemudian ada set bloking di 2017,  sehingga totalnya menjadi 173.48 triliun.

Sementara terkait pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), menurut Hadi, progresnya sangat menggembirakan. Sampai akhir tahun, target pembangunan 7 PLBN sesuai Rencana Strategis 2015, telah direalisasikan. Bahkan 5 PLBN telah diresmikan Presiden dalam kurun waktu 2016-2017. Hal lain yang menggembirakan penerimaan aset telah mencapai  Rp 944 miliar. Ini tentu menjadi tantangan yang harus dijawab oleh kinerja yang lebih baik lagi di tahun depan. Kedepan, pemerintah akan membangun PLBN di 9 lokasi lainnya.  Saat ini BNPP sedang menyusun regulasi dan masterplannya. Diharapkan, pembangunan PLBN di 9 lokasi bisa  direalisasikan pada 2019. (*)

Terpopuler

To Top