Kerja Pelayanan Publik Jangan Terpengaruh Tahun Politik

man-headphones
Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) didampingi Plt Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo (kanan). (Foto: Istimewa/Puspen Kemendagri)

zonalima.com – MESKI memasuki tahun politik di 2018, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap kerja pelayanan publik jangan sampai terganggu. Justru, harus ditingkatkan dan harus lebih baik lagi dibanding tahun sebelumnya.

Bahkan, Tjahjo meminta, di tahun politik, jajarannya harus lebih banyak turun ke lapangan, memastikan agenda kerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berjalan maksimal.

“Teman-teman sekalian dari Ditjen yang ada tetap jalan program, tapi diperbanyak ke bawah, intinya membantu Polpum, Otda membantu Dukcapil. Karena kunci sukses tahun politik ini satu orang teriak-teriak hak pilihnya enggak dapat bisa merusak secara opini,” kata Tjahjo saat memberi sambutan pada acara pelantikan pejabat eselon II dan III di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri Jakarta, Rabu (3/1/2018).

Pada tahun politik ini, jelas Tjahjo, Kemendagri harus memastikan hak pilih warga terjamin lewat data kependudukannya. Dalam hal ini, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang bertanggungjawab. Selain itu, Kemendagri harus menjaga stabilitas dengan mengoptimalkan deteksi dini yang jadi tanggung jawab Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum). Jangan sampai, hanya karena ada satu atau beberapa orang warga tidak bisa memilih karena tidak merekam datanya, opini yang berkembang di publik lain. Ini harus diantisipasi.

Sebelumnya, Tjahjo mengatakan tahun ini adalah tahun krusial. Sebab di 2018, ada dua tahapan agenda politik penting yang akan menentukan masa depan konsolidasi demokrasi di Tanah Air dilaksanakan, yakni persiapan Pilkada serentak tahun 2018 dan Pemilu serentak tahun 2019.

Tjahjo pun meminta jajarannya di Kemendagri tak terpengaruh oleh dinamika politik yang terjadi. Justru di tahun politik ini, kerja pelayanan harus lebih baik lagi. Ada banyak pekerjaan yang harus disiapkan Kemendagri di tahun politik. Terutama yang terkait dengan agenda politik, Pilkada dan Pemilu 2019. Tjahjo mencontohkan hal yang harus dipersiapkan segera adalah pengangkatan Pelaksana (Plt) gubernur yang akan menggelar Pilkada.

“Kita harus menyiapkan Plt-nya di 7 daerah supaya tidak terhambat mulai sekarang diajukan Kepres-nya supaya bisa cepat sesuai target paling lambat H minus 1 atau habisnya (masa bhakti) yang bersangkutan,” tutur Tjahjo seperti dilansir kemendagri.go.id.

Mendagri sendiri telah mempersiapkan kandidat Plt gubernur untuk sejumlah provinsi yang akan menggelar Pilkada tahun ini. Diantaranya, kandidat untuk Plt gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Plt Gubernur Jawa Barat (Jabar), Plt Gubernur Jawa Timur (Jatim), Plt Gubernur NTT, dan Plt Gubernur NTB. (*)

Terpopuler

To Top