KPK Tetapkan Bupati Hulu Sungai Tengah Tersangka Penerima Suap

man-headphones
Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif di gedung KPK Jakarta, Jumat (5/1/2018). (Foto: Istimewa/Youtube)

zonalima.com - KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang tersangka dalam dugaan suap yang berkaitan dengan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan (Kalsel), Tahun Anggaran 2017. Empat tersangka tersebut adalah Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif (ALA), Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Barabai Fauzan Rifani (FRI), Direktur Utama PT Sugriwa Agung Abdul Basit (ABS), dan Direktur Utama PT Menara Agung Donny Winoto (DON).

“Disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi. KPK meningkatkan status perkara ke penyidikan serta menetapkan empat tersangka,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di KPK Jakarta, Jumat (5/1/2018).

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik KPK melakukan pemeriksaan intensif 1X24 jam pasca operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Hulu Sungai Tengah dan sejumlah pihak lainnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Surabaya, Jawa Timur (Jatim), pada Kamis (4/1/2018).

Tersangka ALA, ABS, dan FRI diduga menerima hadiah atau janji sebesar Rp1,825 miliar dari DON terkait dengan Pembangunan RSUD Barabai.

“Uang tersebut diduga sebagai bagian fee proyek dari total komitmen sebesar Rp3,6 miliar,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui siaran pers yang dilansir kpk.go.id, Jumat.

Atas perbuatannya, ALA, ABS, dan FRI disangkakan melanggar pasal pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan, DON disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

Terpopuler

To Top