Maju Pilkada, ASN Diminta Segera Mengundurkan Diri

man-headphones
Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Sumarsono. (Foto: Istimewa/kemendagri.go.id)

zonalima.com – KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang maju sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam Pilkada serentak 2018 segera mengundurkan diri secara tertulis. Surat pengunduran ini juga menjadi syarat pencalonan Pilkada yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono menduga banyak ASN yang maju sebagai calon dalam Pilkada serentak tahun ini. Setidaknya, ia mencatat ada sejumlah Sekretaris Daerah (Sekda) yang maju mencaponkan diri. Bahkan, di beberapa daerah, ada sejumlah pegawai eselon II yang juga ikut meramaikan bursa pencalonan.

“Sejumlah Sekda mencalonkan. Kemudian Sekda yang baru bikin pernyataan di umum kami mengundurkan diri. Kita enggak perlu pernyataan di depan umum, tapi tertulis dia bersedia mengundurkan diri dan memproses pengunduran dirinya,” kata Sumarsono di Jakarta, Senin (8/1/2018).

Khusus bagi Kemendagri, jelas Sumarsono, pengunduran diri ASN dari posisi aparatur negara sangatlah penting guna memastikan pelayanan publik tidak terganggu di daerah. Jadi, begitu seorang ASN mengundurkan diri, Sekda misalnya, maka akan segera ditunjuk pejabat Pelaksana Tugas (Plt)-nya.  

“Ketika PNS atau ASN maju, ada SOP-nya. Misal apa yang dia kerjakan selama ini pasti didelegasikan ke bawah. Jadi otomatis akan ada istilah baik itu Plt di lingkungan ASN sendiri ataupun Plh. Jadi saya kira ada untuk melaksanakan tugas. Itu menjadi SOP kami di birokrasi,” kata Sumarsono.

Mengenai kapan waktunya ASN yang maju Pilkada mengundurkan, Soni mengatakan, setelah penetapan calon. Saat ini yang harus dilakukan ASN yang maju Pilkada adalah membuat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai aparatur negara.

“Jadi penting ini, nanti hari H-nya pada saat ditetapkan sebagai calon,” tuturnya.

Proses pemberhentian sebagai ASN sendiri, lanjut Sumarsono, bisa sebulan. Tapi yang lebih penting, adalah saat KPU menetapkan calon. Surat Keputusan (SK) pengunduran diri sendiri bukan dari Kemendagri, melainkan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Tapi dengan cukup membuat pernyataan mau berhenti kemudian pada saat penetapan calon kita dapat keterangan dari Mendagri yang bersangkutan telah diberhentikan hanya administratif itu enggak masalah. Jadi tidak harus menunggu SK pemberhentian sebagai ASN dari BKN. Saya kira tidak harus. Jadi saya kira nanti akan kita berikan keterangan tersebut kepada KPU dan Bawaslu yang penting ada pernyataan telah kami terima pendaftarannya, registrasi telah mengundurkan diri,” ujarnya. (*)

Terpopuler

To Top