Anggota DPR Bicara Soal Politik Uang dan Kampanye Hitam

man-headphones
Ilustrasi (Foto: Istimewa/KAMMI)

zonalima.com – POLITIK uang dan kampanye hitam merupakan hal yang harus diwaspadai dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018. Sejumlah anggota DPR memberikan catatan khusus terhadap kedua isu tersebut.

“Dua hal ini harus didudukan secara tepat. Masalah politik uang telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Pilkada dan PKPU, dan politik uang yang dimaksud adalah seorang pemilih diberi uang oleh calon kepala daerah. Uang tersebut untuk merubah pikiran si pemilih dalam memilih, ini salah,” kata anggota Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Rambe mengatakan, politik uang harus dibedakan dengan dana operasional yang digunakan untuk sosialisasi dan kampanye. Pasalnya, tanpa sosialisasi dan kampanya seseorang tidak akan memilih calon kepala daerah yang benar.

“Seseorang kan cenderung memilih yang dia kenal, yang bisa meneruskan aspirasi, menjalankan tugas dengan baik, nah semua itu perlu ada sosialisasi. Tujuan Pilkada kan untuk memilih pemimpin yang baik,” kata Rambe.

Terpisah,Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra meminta kepada seluruh calon kepala daerah untuk mengedepankan etika politik pada pertarungan Pilkada serentak mendatang. Calon kepala daerah diminta tidak menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Fenomena politik uang, isu SARA, budaya mahar, intimidasi pemilih, hingga politisasi birokrasi merupakan bentuk-bentuk menghalalkan segala cara dalam meraih kemenangan dan kekuasaan.

“Kenyataan ini bukan hanya menciderai kualitas dari demokrasi itu sendiri, tapi merusak tatanan pemerintahan yang terpilih nantinya,” kata Sutan seperti dilansir dpr.go.id.

Sutan mengatakan, pemerintahan yang bersih dan birokrasi yang berwibawa, tidak akan lahir jika proses politiknya tidak baik, penuh intimidasi ataupun politik uang.

“Katakanlah ada seorang kepala daerah yang mengeluarkan uang hingga Rp10 sampai Rp15 miliar untuk politik, logikanya uang siapa dan bagaimana mengembalikannya. Di sinilah awal tata kelola yang tidak baik itu terjadi,” ujarnya. (*)

Terpopuler

To Top