Jokowi Tanda Tangani Revisi PP Bantuan Keuangan Parpol

man-headphones
Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Foto: Istimewa/setkab.go.id)

zonalima.com - PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. Melalui revisi ini, besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik (parpol) tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR kini meningkat menjadi Rp1.000 (seribu rupiah) per suara sah.

“Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan Negara,” bunyi Pasal 5 ayat (2) PP tersebut.

PP ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 4 Januari 2018. Hadirnya PP tersebut dimaksudkan untuk memperkuat sistem dan kelembagaan parpol serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan parpol.

Bagi pemerintah provinsi yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada parpol telah melebihi Rp1.200 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah, menurut PP ini, alokasi anggaran bantuan keuangannya sama dengan jumlah bantuan keuangan parpol tahun anggaran berjalan.

PP ini juga mengatur nilai bantuan keuangan kepada parpol tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebesar Rp1.500 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah.

Bagi pemerintah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada parpol telah melebihi Rp1.500 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, menurut PP ini, alokasi anggaran bantuan keuangan tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan parpol tahun anggaran berjalan.

“Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud (tingkat provinsi dan kabupaten/kota, red) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri,” bunyi Pasal 5 ayat (7) PP tersebut seperti dilansir setkab.go.id.

Ditegaskan dalam PP ini, bantuan keuangan kepada parpol diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat. Selain itu, juga dapat digunakan untuk operasional parpol.

PP ini menegaskan, bagi parpol yang melanggar ketentuan batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban, dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 5 Januari 2018 itu. (*)

Terpopuler

To Top