Mendagri Sambut Baik Putusan MK Soal Presidential Threshold

man-headphones
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (Foto: Istimewa/Puspen Kemendagri)

zonalima.com – MEWAKILI pemerintah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang diatur dalam Undang-Undang (UU) No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada MK setidaknya MK mendengar semua pihak, bahwa proses presidential threshold yang sudah diputuskan oleh DPR sebagai wakil partai dan wakil rakyat kemudian dari sisi konstitusional maksud tujuan pemerintah sebagaimana yang saya sampaikan secara terbuka dalam sidang MK bisa dipahami bahwa masalah persentase itu sudah sesuai secara konstitusional, tidak melanggar UUD 1945,” kata Tjahjo di Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Menanggapi masih adanya partai dan beberapa pihak yang tetap menolak penerapan presidential threshold di Pilpres 2019, Tjahjo mengatakan, itu hal yang wajar. Dalam demokrasi, semua orang punya hak untuk berpendapat sendiri.

Ia menghormati yang berbeda sikap dan pandangan. Tapi MK telah memutuskan. Dan putusan MK bersifat final dan mengikat. Tentunya semua pihak harus menghormati itu.

“MK telah memutuskan itu atas dasar konstitusional, apalagi keputusan MK sudah final dan mengikat. Mari kita menghormati apa yang diputuskan oleh MK. Toh pemerintah juga membuka kesempatan peluang baik Perppu maupun UU Pemilu ini untuk ada proses hukum lewat MK,” kata Tjahjo seperti dilansir kemendagri.go.id.

Terkait putusan MK soal verifikasi faktual seluruh partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2019, Tjahjo juga menghormatinya. Dia sendiri yakin, putusan MK tidak akan menganggu persiapan tahapan pemilihan yang dilakukan penyelenggara pemilu. KPU bisa menyesuaikan jadwalnya.

“Saya kira KPU tidak merasa kesulitan. Karena KPU sudah berpengalaman tahapannya sudah runtut dan PKPU, Peraturan Bawaslu sudah dibahas dengan pemerintah dan komisi II DPR,” ujarnya. (*)

Terpopuler

To Top