Kemendagri Tegaskan Belum Ada Keppres Pengangkatan Pati Polri Jadi Pj. Gubernur

man-headphones
Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri, Dr. Drs. Bahtiar, M.Si. (Foto: Istimewa)

zonalima.com – KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) sangat menghargai berbagai kritik dan masukan berbagai pihak terkait rencana pengangkatan perwira tinggi (pati) Polri menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) dan Jawa Barat (Jabar). Namun, Kemendagri tegaskan bahwa hingga saat ini belum ada Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengangkatan pati Polri tersebut menjadi Pj Gubernur.

“Kami tegaskan bahwa hingga saat ini belum ada Kepres tentang pengangkatan 2 pati Polri menjadi Pj. Gubernur. Jadi masih dalam proses penggodokan dan belum ada keputusan apapun,” kata Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri, DR. Bahtiar, M.Si kepada zonalima.com, Senin (29/1/2018).

Apalagi, jelas Bahtiar, masa jabatan Gubernur Sumut dan Gubernur Jabar belum berakhir dan masih lama, yaitu tanggal 16 Juni 2018. Gubernur Jabar dan Gubernur Sumut saat ini masih menjabat sebagai gubernur hingga berakhir masa jabatannya pada bulan Juni 2018 mendatang.

Kemendagri, kata Bahtiar, sungguh-sungguh mencermati seluruh dinamika perkembangan yang terjadi terkait rencana pengusulan 2 pati Polri sebagai Pj. Gubernur tersebut. Adanya dinamika perbedaan pendapat terkait kebijakan itu dimaknai sebagai pertanda bahwa demokrasi semakin matang.

Inisiatif Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang meminta dukungan personel eselon 1 atau yang setara dari berbagai kementerian/lembaga,  antara lain kepada Kemenko Polhukam, TNI, dan Polri, lanjut Bahtiar, semata-mata didasari pertimbangan bahwa Kemendagri memiliki keterbatasan jumlah personel eselon 1. Sementara, saat ini ada 17 pemilihan gubernur (Pilgub).

“Saat ini masih proses rekrutmen ‘calon’ Penjabat Gubernur dari lingkungan internal Kemendagri dan dari berbagai kementerian/lembaga. Setelah lengkap selanjutnya akan diajukan kepada Presiden melalui Mensesneg dan selanjutnya Presiden akan menunjuk Penjabat Gubernur,” kata Bahtiar.

Siapapun Penjabat Gubernur yang akan ditunjuk Presiden nantinya, harap Bahtiar, adalah eselon 1 terbaik yang diharapkan mampu mengawal dan memastikan agar proses Pilkada serentak pada 17 provinsi berlangsung aman, damai, tentram dan lancar. Mampu menjaga stabilitas lokal setempat walau terjadi hiruk pikuk proses Pilkada. Di sisi lain, pemerintah wajib menjamin bahwa pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah tersebut tetap berjalan lancar hingga kepelosok-pelosok daerah, tanpa gangguan apapun dan suasana kehidupan masyarakat tetap damai dan harmonis.

Bahtiar menegaskan, kontrol publik dan kontrol parlemen terhadap jalannya pemerintahan saat ini sangatlah kuat. Oleh karena itu, pemerintah pasti memperhatikan secara sungguh-sungguh dinamika yang terjadi di masyarakat.

“Siapapun yang terpilih nantinya, dari unsur manapun, apakah berasal dari ASN , TNI, maupun Polri, yakinlah bahwa pilihan tersebut telah mempertimbangkan berbagai aspek dan kriteria  serta tentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya. (*)

Terpopuler

To Top