Pati Polri Jadi Pj Gubernur, IPW Nilai Bisa Munculkan Dwifungsi Polri

man-headphones
Ketua Presidium IPW Neta S. Pane. (Foto: Istimewa/waspada)

zonalima.com - Indonesia Police Watch (IPW) meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membatalkan rencana atau usulan pengangkatan perwira tinggi (pati) Polri menjadi Penjabat (Pj) Gubernur. IPW berharap pemerintah harus bisa menjaga independensi dan profesionalisme Polri dan jangan berusaha menarik-narik Polri ke wilayah politik praktis.

“Rencana Mendagri yang hendak menjadikan dua pejabat Polri sebagai Plt Gubernur adalah ide yang sangat berbahaya bagi demokrasi karena akan menjadi preseden bagi munculnya dwifungsi Polri,” kata Ketua Presidium IPW Neta S. Pane dalam siaran persnya, Senin (29/1/2018).

Neta menegaskan, salah satu perjuangan reformasi menjatuhkan orde baru adalah memberangus dwifungsi ABRI. Jangan sampai pemerintah kini memicu munculnya dwifungsi Polri.

“Sebab upaya itu akan merusak citra Polri, membuat Polri tidak profesional dan akan menimbulkan kecemburuan TNI dimana dwifungsi ABRI sudah diberangus kok malah muncul dwifungsi Polri,” kata Neta.

Mendagri, jelas Neta, harus paham bahwa tugas kedua jenderal polisi yang akan dijadikan Pj Gubernur itu sangat berat, terutama dalam mengamankan Pilkada serentak. Assisten Operasi Polri yang akan dijadikan Pj Gubernur Jawa Barat (Jabar) misalnya, tugasnya sangat berat untuk mengendalikan pengamanan Pilkada di seluruh Indonesia. Begitu juga Kadiv Propam Polri yang akan dijadikan Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut), tugasnya harus mengawasi netralitas semua jajaran kepolisian di lapangan.

“Bagaimana keduanya bisa menjadi wasit yang baik, jika keduanya juga ditarik tarik sebagai pemain,” tutur Neta.

IPW berharap Polri sebaiknya menolak rencana dan usulan Mendagri itu sehingga Polri tetap konsen pada penjagaan keamanan di Pilkada 2018.

“Dan kepolisian bisa profesional, proporsional dan independen, meski ada 10 perwiranya yang ikut Pilkada. Seharusnya Plt Gubernur tetap diserahkan kepada pejabat di Kemendagri karena dwifungsi Polri melanggar UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian,” ujarnya. (*)

Terpopuler

To Top