Kemenkeu Siap Bantu Biaya Pengamanan Pilkada Serentak 2018

man-headphones
Mendagri Tjahjo Kumolo. (Foto: Istimewa)

zonalima.com - TIDAK semua daerah yang menggelar Pilkada serentak tahun 2018 menyediakan anggaran keamanan. Dari anggaran yang dibutuhkan, baru 65 persen yang telah disediakan. Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap membantu.

Demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Badan Intelijen dan Keamanan Mabes Polri di Jakarta, Senin (29/1/2018).

“Anggaran keamanan tadi 65 persen sulit sekali. Tapi Kementerian Keuangan sudah menyiapkan anggaran kalau setiap saat dibutuhkan oleh kepolisian dan tim yang mem-backup kepolisian.  Apalagi arahan Pak Kapolri tidak ada sistem BKO, sudah tangggung jawab di masing-masing daerah oleh Kapolda,” kata Tjahjo.

Presiden Jokowi sendiri, kata Tjahjo, dalam setiap arahannya tentang Pilkada berharap partisipasi pemilih bisa  meningkat. Netralitas aparatur juga harus dijaga.

Terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN), telah ada surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Kapolri dan Panglima TNI juga telah berkomitmen menjaga netralitas personelnya.

“Penggunaan aset-aset Pemda itu enggak boleh. Saya sudah ketemu sama Panglima TNI dan semua kepala staf, termasuk aset-aset milik TNI dan Polri, gedung-gedung pun juga jangan disewakan untuk kegiatan-kegiatan untuk kampanye maupun sosialisasi dalam konteks Pilkada maupun Pilpres,” kata Tjahjo seperti dilansir kemendagri.go.id.

Tjahjo menambahkan dalam konteks netralitas aparatur yang harus dicermati adalah mobilisasi ASN. Karena ini yang kerap terjadi. Apalagi, ketika musim Pilkada tiba, kepala daerah atau kontestan yang maju sering memanfaatkan lurah dan kepala desa untuk mengumpulkan dukungan. Ini tentu harus dicermati.

“Harus diingat bupati itu takutnya sama kepala desa dan lurah. Wali kota juga takutnya pada  lurah itu karena yang bisa mengumpulkan suara, yang mencarikan suara supaya dia bisa jadi bupati itu. Saya kira ini yang harus dicermati. Kuncinya ada pada kepala desa dan lurah. Pasti mainnya ke sana bupati gubernur dan wali kota. Pasti mainnya ke sana,” ujarnya. (*)

Terpopuler

To Top