Dishub DKI Tunggu Juknis Permenhub 108 Dari BPJT

man-headphones
Demo aturan Permenhub 108 tentang regulasi taksi online, di Yogyakarta. (ig)

Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengaku belum menggelar persiapan khusus terhadap pemberlakuan Permenhub No.108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang berlaku resmi pada Kamis (1/2/2018).

Dishub DKI masih menunggu petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPJT).

"Kami tandem dengan BPJT untuk pemberlakuan kuota, misal soal pengenaan tarif atas-bawah untuk pengguna transportasi online," kata Waka Dishub DKI Sigit Wijatmiko.

Mengutip portal nasional, Kemenhub sempat melakukan masa transisi selama tiga bulan terhadap para pemilik kendaraan pribadi yang tergabung dalam vendor aplikasi digital untuk melakukan penyesuaian aturan main.

Dalam regulasi baru itu, Dishud DKI dan BPJT bakal mengganjar sanksi pada pemilik roda empat yang tak mengikuti ketentuan Permenhub 108.

Misal, penderekan kendaraan taksi online yang kedapatan parkir serampangan di trotoar, dan pelanggaran ketentuan lalu lintas.

Pada aksi demo Senin (29/1/2018) kemarin, para supir angkutan digital, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tetap bersikukuh tak bakal mencabut atau merevisi Permenhub 108.

"Kita sudah sepakat tak mencabut atau merevisi dari aturan ini (Permenhu 108)," ujar Budi, di kantor Kemenhub, Jakarta, Senin kemarin.

Budi melanjutkan, aturan main yang dibuat Kementerian Perhubungan merupakan payung hukum yang mengakomodir kepentingan vendor aplikasi dan Polri.  


 

Terpopuler

To Top