Ditjen Polpum Kembangkan Sistim Informasi Politik Dalam Negeri

man-headphones
Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik Ditjen Polpum Kemendagri, Drs. Bangun Sitohang, MM. (Foto: zonalima.com)

zonalima.com – SEBAGAI tindak lanjut upaya deteksi dini dan cegah dini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kini sedang mempersiapkan Sistim Informasi Politik Dalam Negeri. Kehadiran sistim informasi ini diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan pemerintah dan pemerintah daerah (Pemda) akan informasi terkini terkait dinamika dan situasi politik di daerah maupun nasional.

“Selama ini kan masih pakai cara manual, ketik, lapor, kan lama. Sekarang ini nggak, dalam hitungan menit informasi itu sudah bisa didapat,” kata Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik Direktorat Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri, Drs. Bangun Sitohang, MM, di Jakarta, Jumat (2/2/2018).

Sistim Informasi Politik Dalam Negeri ini, kata Bangun, nantinya akan menampilkan data statis, seperti nama kepala daerah seluruh Indonesia, partai politik (parpol) pengusung, dan lainnya. Selain itu, data parpol seluruh Indonesia mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

“Ini kita masih membangun sistemnya. Nanti ini akan jadi rujukan bagi masyarakat, pelajar, dan mahasiswa,” kata Bangun.

Khusus untuk informasi dinamika dan situasi politik di daerah dan nasional, jelas Bangun, sementara aksesnya masih bersifat terbatas untuk kalangan internal Ditjen Polpum dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah. Sebagai sarana koordinasi dan supervisi seluruh jaringan Ditjen Polpum dan Kesbangpol daerah.

“Sementara masih internal dulu dalam rangka pengambilan kebijakan. Apalagi ini kan tahun politik. Tentu banyak hal-hal yang mungkin kita harus antisipasi riak-riak di daerah itu berdasarkan laporan ini nantinya,” kata Bangun.

Seluruh data informasi yang terangkum dalam Sistim Informasi Politik Dalam Negeri ini, lanjutnya, juga akan menjadi rujukan bagi jajaran Ditjen Polpum dan Kesbangpol daerah dalam menentukan program dan kegiatan strategis untuk tahun mendatang berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya.

“Misal tahun ini ternyata banyak masyarakat yang kurang puas terhadap aspek-aspek kebangsaan misalnya, maka tahun depan mungkin bisa diprogram kegiatan tentang pendidikan kewarganegaraan, kesadaran bernegara, kerukunan, dan sebagainya,” ujarnya. (*)

Terpopuler

To Top