Hasil Pilkada Belum Mampu Hasilkan Pemimpin Daerah Yang Negarawan

man-headphones
Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri, Dr. Drs. Bahtiar, M.Si. (Foto: zonalima.com)

zonalima.com – MELIHAT konflik yang terjadi antara kepala dan wakil kepala daerah yang terjadi selama ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) belum mampu menghasilkan pemimpin daerah yang memiliki kualitas leadership negarawan. Padahal, konflik yang terjadi antara kepala daerah dan wakilnya sangat merugikan masyarakat di daerah.

“Kalau pun ada hanya beberapa,” kata Tjahjo kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/2/2018).  

Tjahjo mengatakan, posisi wakil kepala daerah dari unsur latar belakang politisi dalam sistem pemerintahan daerah memang memiliki potensi konflik. Tidak menutup kemungkinan, pada akhirnya masing-masing akan melihat apakah punya peluang masih tetap berpasangan untuk maju di Pilkada selanjutnya atau bercerai dan masing-masing maju sebagai kepala daerah.

“Perlu kajian mendalam terhadap efektivitas posisi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena kejadian berulang tersebut pada akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat daerah setempat karena pembangunan daerah menjadi terhambat,” kata Tjahjo.

Terpisah, Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir gejala tidak akurnya kepala daerah dan wakil kepala daerah tercermin dari beberapa kasus, seperti kasus pertengkaran Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli dan kasus perang pernyataan utang Pilkada di media antara Bupati dan Wakil Bupati Kuansing.  

“Fenomena itu menunjukkan merosotnya kualitas leadearship hasil Pilkada,” kata Bahtiar.

Di sisi lain, lanjutnya, fenomena itu menunjukkan rendahnya komitmen, integritas, dan etika pemerintahan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahtiar menilai, posisi wakil kepala daerah dari unsure politisi dalam sistem pemerintahan daerah sangat tidak efekti dan perlu dievaluasi.

“Hidup kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam lima tahun jabatan kalaupun tampak mesra, tapi isi sesungguhnya hanya mesra-mesra gersang, karena keduanya adalah politisi dan jika ada peluang, mereka berdua akan menjadi kompetitor bertarung dalam Pilkada,” ujarnya. (*)

Terpopuler

To Top