Pelaksanaan Penerbitan SKP Dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2018

man-headphones
Ilustrasi Gedung Kemendagri. (Foto: zonalima.com)

zonalima.com - PERATURAN Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian memerinci pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP).

BAB III Pasal 6 Permendagri tersebut mengatur pelaksanaan penerbitan SKP dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Unit Layanan Administrasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan selanjutnya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) untuk SKP lingkup nasional. Untuk SKP lingkup provinsi oleh Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP provinsi dan berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) provinsi. Sementara, untuk SKP lingkup kabupaten/kota oleh Bupati/Wali Kota melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten/Kota dan berkoordinasi dengan Badan/Kantor Kesbangpol kabupaten/kota.

Adapun pelaksanaan penerbitan SKP dilakukan melalui tahapan pengajuan permohonan, verifikasi dokumen persyaratan, dan penandatanganan SKP sebagaimana diatur dalam Pasal 7. Selanjutnya diatur, permohonan SKP disertai dengan dokumen proposal penelitian dalam bahasa Indonesia, surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan, dan identitas peneliti.

Pasal 10 Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 menegaskan, petugas pada Unit Layanan Administrasi Kemendagri dan petugas pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP provinsi dan kabupaten/kota melakukan verifikasi permohonan dan dokumen persyaratan sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal permohonan dan dokumen persyaratan belum lengkap, berkas permohonan dan dokumen persyaratan dikembalikan kepada pemohon.

Hasil verifikasi pada Unit Layanan Administrasi Kemendagri diteruskan kepada Ditjen Polpum untuk dikaji terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul. Hasil verifikasi pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP provinsi dikoordinasikan kepada Badan Kesbangpol provinsi untuk dikaji terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul. Begitu juga hasil verifikasi pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP kabupaten/kota dikoordinasikan kepada Badan/Kantor Kesbangpol kabupaten/kota untuk dikaji terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul.

“Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan dampak negatif, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menolak menerbitkan SKP,” bunyi Pasal 11 Ayat 4 Permendagri Nomor 3 Tahun 2018. Selanjutnya, ayat 5 menyebutkan dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 menimbulkan dampak negatif, Badan/Kantor Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota memberikan rekomendasi penolakan untuk menerbitkan SKP.

Ditjen Polpum, Dinas Penanaman Modal dan PTSP provinsi dan kabupaten/kota menerbitkan SKP paling lama lima hari kerja sejak permohonan SKP diterima secara lengkap dengan seluruh persyaratannya. SKP ditandangani oleh Direktur Jenderal Polpum atas nama menteri untuk SKP lingkup nasional, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP provinsi atas nama gubernur untuk SKP lingkup daerah provinsi, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota untuk SKP lingkup daerah kabupaten/kota. Penandatanganan SKP lingkup nasional dapat didelegasikan kepada direktur yang menangani kewaspadaan nasional.

Pasal 14 menegaskan, SKP berlaku paling lama satu tahun sejak tanggal diterbitkan. Sementara, Pasal 15 mengatur dalam hal penelitian lebih dari satu tahun, peneliti wajib mengajukan perpanjangan SKP. Perpanjangan SKP dilaksanakan dengan mengajukan surat perpanjangan dengan menyertakan laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, Pasal 16 menyatakan dalam pelaksanaan penerbitan SKP, menteri, gubernur dan bupati/wali kota dapat mengembangkan penerbitan SKP secara elektronik. (*)

Terpopuler

To Top