Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 Dibatalkan, Kembali ke Aturan Lama

man-headphones
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (Foto: zonalima.com)

zonalima.com - SETELAH dikaji, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membatalkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian. Aturan  tentang itu dikembalikan ke Permendagri yang lama. Untuk perbaikan, Kemendagri akan meminta masukan dulu dari para akademisi dan peneliti yang akan dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD).

“Dengan berbagai pertimbangan saya sebagai  Mendagri membatalkan Permendagri tersebut yang memang belum diedarkan dengan pertimbangan akan menyerap aspirasi berbagai kalangan khususnya akademisi, lembaga penelitian, dan DPR secara mendalam,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa (6/2/2018) malam.

Jadi, kata Tjahjo, Permendagri Nomor 3 Tahun 2018, diputuskan untuk ditunda atau dibatalkan dulu. Selanjutkan akan di-update atau diperbaiki setelah mendapat masukan dari para akademisi, lembaga penelitian dan DPR. Akan digelar FGD, pada Kamis (8/2/2018) mendatang.

“Prinsip dibatalkan dulu, jadi kembali dulu ke aturan lama,” kata Tjahjo.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Soedarmo mengatakan, kalau masih ada kekurangan dari Permendagri Nomor 3 Tahun 2018, pihaknya terbuka menerima masukan. Jika memang itu harus diperbaiki, pihaknya siap melakukan itu.

“Jadi mungkin kekurangan dalam Permendagri itu, ukuran-ukuran dampak negatif belum ada. Kalau memang itu masukan yang positif ya kita bisa akomodir itu,” kata Soedarmo.

Soedarmo berpendapat, memang harus ada ukuran-ukuran soal dampak negative, misalnya seperti apa dampak negatif itu. Diakuinya, ketentuan tentang itu kurang jelas dan detil.

“Enggak apa-apa. Ini kan sifatnya bukan baku. Kan masih bisa direvisi,” tuturnya.

Soedarmo juga mengungkapkan, dalam penyusunan rancangan Permendagri Nomor 3 Tahun 2018, pihaknya memang belum melibatkan peneliti. Hanya kementerian dan lembaga yang dilibatkan. Itu juga yang menjadi kekurangan.

Selain itu, Permendagri tersebut juga belum disosialisasikan. Namun, Soedarmo menegaskan, jika kemudian perlu ada perbaikan, pihaknya siap merevisi kembali agar aturannya bisa lebih baik.

“Kalau ini kita sosialisasi lalu banyak masukan ya kita revisi. Enggak ada masalah kok,” ujarnya. (*)

Terpopuler

To Top